Anggota DPR Minta BGN Batalkan Pengadaan Motor Listrik MBG

2 hours ago 5

WAKIL Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Charles Honoris meminta kepada Badan Gizi Nasional membatalkan pengadaan puluhan ribu sepeda motor listrik untuk operasional makan bergizi gratis. Menurut dia, pengadaan kendaraan untuk kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi itu tidak memiliki urgensi.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Dia menyatakan tujuan pelaksanaan proyek MBG itu untuk memperbaiki kondisi gizi anak bangsa. Terlebih, di tengah instruksi efisiensi yang digalakkan oleh pemerintah. "Kami meminta BGN untuk membatalkan pengadaan (motor) itu," kata Charles ditemui di kompleks DPR, Jakarta pada Kamis, 9 April 2026.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan seharusnya ada perbaikan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa di lembaga yang mengurusi gizi ini. Charles berujar setiap pengadaan semestinya memenuhi prinsip transparansi dan tepat sasaran.

"Pengadaan motor itu sangat tidak proper, sehingga kami mau menanyakan nanti tujuannya, urgensi, dan dasar pengadaan itu seperti apa," ucap Charles.

Selain itu, dia menilai pengadaan puluhan ribu sepeda motor ini tidak lazim. Charles menyoroti harga motor yang dipesan BGN untuk operasional MBG tak sebanding dengan kendaraan serupa yang diproduksi dalam negeri.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan 21 ribu motor listrik buat proyek makan bergizi gratis (MBG) yang dibeli oleh lembaganya seharga Rp 42 juta per unit. Dadan mengklaim harga motor listrik yang akan diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG itu di bawah harga pasar.

"Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kami beli kalau enggak salah Rp 42 juta, di bawah harga pasaran," kata Dadan saat berada di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 8 April 2026.

Dadan mengatakan pengadaan motor listrik hanya dianggarkan untuk anggaran 2025. BGN tidak menganggarkan item yang sama pada 2026.

Dosen Institut Pertanian Bogor ini menyampaikan bahwa motor listrik tersebut akan digunakan buat SPPG di daerah yang aksesnya sulit. "Akan kami distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama untuk di daerah-daerah yang sulit," ujar Dadan.

Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan editor: Temuan Awal Komnas: Teror Air Keras Pelanggaran HAM

Read Entire Article
Berita Nusantara Berita Informasi Informasi Berita Berita Indonesia Berita Nusantara online Berita Informasi online Informasi Berita online Berita Indonesia online