.png)
ANGGOTA Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Habib Syarief Muhammad menyoroti wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau SPP di Sekolah Menengah Atas ataupun kejuruan. Rencana reaktivasi bayaran sekolah ini salah satunya terjadi di Jawa Barat.
Syarief menilai munculnya wacana reaktivasi SPP di sekolah negeri menunjukkan adanya kemunduran pada aspek pendidikan. Pemerintah, kata dia, seharusnya berupaya memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga negara, bukannya mengembalikan beban pembiayaan ke masyarakat.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Sebab, dia menuturkan pendidikan sebagai hak dasar warga negara. "Karena itu negara harus terus berupaya menghadirkan pendidikan yang gratis dan berkualitas," kata dia dalam keterangannya pada Jumat, 17 Juli 2026.
Dia memahami ada persoalan pendanaan operasional yang menjadi kendala sejumlah sekolah negeri di Jawa Barat. Namun, ujar dia, solusi yang diambil pemangku kepentingan seharusnya tidak membebankan orang tua siswa.
Terlebih, Syarief mengatakan keluarga memilih menyekolahkan anaknya di SMA Negeri lantaran beban biaya yang lebih ringan bahkan gratis. Reaktivasi SPP ini, kata dia, tentu bakal memberatkan keluarga terutama yang berpenghasilan rendah.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengkaji wacana reaktivasi SPP itu secara matang. Termasuk mengoptimalkan seluruh sumber pembiayaan yang tersedia. Mulai dari dana bantuan operasional sekolah, dukungan fiskal daerah, ataupun skema pembiayaan lain yang tidak langsung membebani rakyat.
Selain itu, dia juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah turun tangan melakukan supervisi terhadap persoalan pendanaan pendidikan di daerah-daerah. Dia berujar sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk memberi dukungan ke daerah agar pelayanan pendidikan tetap berjalan tanpa membebani masyarakat.
Syarief mengatakan pemerintah pusat semestinya sudah mulai melakukan pemetaan di daerah lain yang mengalami problem pendanaan pendidikan. "Jangan sampai setiap daerah mengambil kebijakan sendiri-sendiri yang akhirnya berdampak pada meningkatnya biaya pendidikan," ucap Syarief.
