.png)
loading...
Analis Politik Senior Boni Hargens mengungkapkan langkah nyata, cerdas, dan multidimensional Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Foto: Dok SindoNews
JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens mengungkapkan langkah nyata, cerdas, dan multidimensional Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Boni menuturkan, selama April 2026, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan serangkaian langkah strategis yang mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang proaktif dan multidimensional.
“Mulai dari penguatan pariwisata olahraga di Bali, sinergi digital, keamanan ibadah haji, hingga menjaga kondusivitas iklim investasi nasional di tengah turbulensi global," kata Boni Hargens dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).
Bahkan, kata dia, pada Senin, 20 April 2026, Kapolri Listyo bersama Gubernur Bali I Wayan Koster secara resmi melepas 11.000 pelari dalam ajang Wondr Kemala Run 2026 di Bali. Menurutnya, kehadiran Kapolri dalam acara ini bukan sekadar seremonial, melainkan merupakan sinyal kebijakan yang bermakna, bahwa institusi Polri berkomitmen untuk hadir tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga sebagai fasilitator aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata olahraga (sport tourism).
Baca juga: Bareskrim Bongkar Penyelundupan 23 Ton Bawang Ilegal, Pengamat: Selaras Asta Cita Presiden
Boni mengatakan, Bali sebagai destinasi wisata internasional memiliki daya tarik yang tidak perlu diragukan. “Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan arus wisatawan, khususnya pasca-pandemi dan di tengah persaingan destinasi global yang semakin ketat, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang solid," tuturnya.
Dia mengatakan keterlibatan Polri dalam event seperti di Bali memberikan jaminan keamanan yang implisit, meningkatkan kepercayaan wisatawan domestik dan mancanegara, sekaligus memperkuat citra Polri sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. "Dari perspektif kebijakan publik, langkah ini mencerminkan pendekatan soft policing yang semakin relevan di era modern bahwa kepolisian yang efektif tidak hanya diukur dari kapasitas penindakan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” imbuhnya.
