.png)
loading...
Pemerintah menegaskan implementasi program mandatori biodiesel B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi dan fiskal, tetapi juga berpotensi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Foto/Dok
JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa implementasi program mandatori biodiesel B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi dan fiskal, tetapi juga berpotensi besar dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja nasional.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menyampaikan, bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap dari program biodiesel diproyeksikan mencapai 1,9 juta orang pada 2026.
"Serapan tenaga kerja itu di 1,88 juta di tahun 2025 dan dengan dinamika yang ada sekarang, kita harapkan menjadi 1,9 juta tahun 2026," ujarnya dalam acara Implementasi Program Biodiesel B50: Peluang, Tantangan & Strategi Nasional di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Baca Juga: Implementasi Biodiesel B50 Tak Cukup dengan Kapasitas Produksi, Sistem Pendanaan Harus Diperkuat
Menurutnya, program B50 menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit dan industri turunannya. Peningkatan permintaan bahan baku biodiesel dinilai akan berdampak langsung terhadap aktivitas produksi, distribusi, hingga pengolahan di dalam negeri.
Selain menciptakan lapangan kerja, implementasi B50 juga memberikan dampak ekonomi yang luas. Pemerintah mencatat adanya peningkatan nilai tambah crude palm oil (CPO) yang mencapai Rp20,29 triliun pada 2025 dan diproyeksikan naik menjadi Rp21,29 triliun pada 2026.
Di sisi lain, program ini turut berkontribusi terhadap penghematan devisa negara. Pada 2025, penghematan devisa tercatat sebesar Rp133 triliun dan diperkirakan meningkat menjadi Rp139 triliun pada 2026. Program ini diperkirakan juga mampu menghemat pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau ABPN hingga Rp48 triliun pada tahun 2026.
