.png)
RAKYAT MERDEKA — Gelar perkara terkait dugaan kepemilikan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo akan segera dilakukan Bareskrim Polri. Diketahui, kasus ini diadukan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa gelar perkara akan dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana.
“Gelar perkara akan dilakukan pekan ini. Hasilnya akan disampaikan secara terbuka dan transparan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (20/5).
Pemeriksaan Masih Berlangsung
Menurut Trunoyudo, proses penyelidikan terus berjalan. Penyidik juga telah meminta keterangan langsung dari Joko Widodo sebagai pihak terlapor.
“Penyelidikan dilakukan secara simultan dan berkesinambungan, sesuai prosedur dan profesional. Kami juga menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik,” jelasnya.
Jokowi sendiri sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Ia menyatakan dicecar 22 pertanyaan seputar latar belakang pendidikannya, mulai dari tingkat SD hingga perkuliahan di Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Pertanyaannya seputar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas,” kata Jokowi.
Selain itu, penyidik juga menanyakan skripsi dan aktivitas Jokowi semasa kuliah.
Laporan Dilayangkan TPUA
Kasus ini bermula dari aduan yang diajukan oleh Ketua TPUA, Egi Sudjana, pada 9 Desember 2024. Aduan tersebut diterima sebagai Laporan Informasi Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025/Direktorat Tindak Pidana Umum pada 9 April 2025.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menyatakan bahwa penyelidikan dilakukan menyusul adanya temuan publik dan isu yang beredar di media sosial terkait dugaan cacat hukum pada ijazah S1 Presiden Jokowi.
