.png)
Jakarta (ANTARA) - Sebagai upaya menyikapi tantangan krisis yang kian kompleks di era digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Media Handling Isu Krisis. Kegiatan strategis ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegiat komunikasi publik dalam mengelola interaksi dengan media secara cepat, tepat, dan terkoordinasi saat terjadi krisis.
Ketua Tim Pengelolaan Komunikasi Strategis Pemerintah Kemkomdigi, Hastuti Wulanningrum, menyampaikan bahwa isu opini publik kini sangat cepat terbentuk di tengah era keterbukaan informasi dan perkembangan media digital. Sehingga, dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menangani sebuah isu.
“Sebuah isu kecil dapat dengan mudah menjadi krisis besar yang dapat mengancam reputasi dan kredibilitas pemerintah. Kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan ke masyarakat bersifat cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” jelas Hastuti pada Rabu (8/10/2025).
Lewat bimtek ini, Hastuti berharap rekan-rekan ASN dapat melatih kemampuan media handling mulai dari penyusunan narasi hingga simulasi menghadapi media serta membangun koordinasi lintas sektor.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap krisis bukan hanya dapat dikendalikan, namun juga menjadi peluang untuk memperkuat kepercayaan publik,” tambahnya.
Langkah Strategis di Tengah Multikrisis
Bali, yang menjadi lokasi bimtek kali ini, juga dihadapkan pada berbagai isu dan krisis. Salah satunya, krisis banjir pada September 2025. Situasi tersebut mendapat sorotan luas, sementara dampak krisis kian bertambah dengan munculnya rumor dan informasi tidak terverifikasi. Kondisi ini menunjukkan betapa krusialnya peran komunikasi krisis, khususnya kemampuan media handling yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Diskominfotik Provinsi Bali, I Gusti Ayu Sukmawati menyampaikan bahwa Bali memiliki tantangan tersendiri dalam menangani krisis, mengingat citra Pulau Dewata sebagai destinasi wisata turis mancanegara.
“Posko informasi sangat diperlukan, dan dibutuhkan kolaborasi dengan penyedia data dan juga mitra-mitra media,” jelas Gusti Ayu.
Strategi komunikasi krisis yang dilakukan Diskominfotik Bali adalah menerapkan posko informasi. Belajar dari krisis banjir yang lalu, posko informasi sangat berperan penting untuk penyebaran pesan ke masyarakat. Di tengah kondisi krisis, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang tepat, supaya merasa aman dan tenang.
“Informasi boleh dari mana saja, tetapi keluarnya harus dari satu pintu. Ini untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekurang tepatan data yang disampaikan,” tambahnya.
Menguatkan hal tersebut, Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, I Wayan Suryawan mengingatkan bahwa krisis bukan sekadar kejadian fisik. Selain krisis lapangan yang menyangkut keselamatan dan layanan publik, ada krisis informasi yang menyangkut persepsi terhadap pemerintah.
“Bencana dapat ditanggulangi dengan cepat, tetapi jika komunikasi kita lambat. Maka ini akan menjadi bencana berikutnya,” ungkap Wayan.
Wayan menyampaikan cara penanganan krisis tertentu juga dapat ditangani tidak hanya lewat satu pintu, tetapi lewat banyak saluran komunikasi dengan pesan yang harus satu makna. Tujuannya, untuk mempercepat persebaran informasi.
Fokus kepada Kebutuhan Informasi Publik
Pada bimtek kali ini, juga hadir dua narasumber praktisi yakni Jurnalis Senior CNN Indonesia, Rully Kurniawan dan Praktisi Komunikasi, Jojo S. Nugroho. Keduanya membagikan tips dan trik serta penerapan komunikasi krisis.
Rully Kurniawan menyampaikan tentang pentingnya menyampaikan informasi yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami di tengah masa krisis. Pasalnya, masyarakat akan dihadapkan kepada derasnya informasi dan opini di ruang publik.
“Bencana bukan hanya soal air yang naik, tetapi juga soal informasi yang meluap. Informasi bisa menyelamatkan, bisa juga menenggelamkan,” tegas Rully.
Beberapa prinsip yang dapat diterapkan pemerintah seperti memberikan informasi dengan cepat, namun aktual dan tidak sembarangan. Kemudian, membuat pesan yang tidak menimbulkan gesekan atau menyalahkan pihak tertentu.
“Hindari framing menyalahkan pada fase darurat, tidak mencari sumber kesalahan namun lebih fokus kepada langkah mitigasi dan fokus pada informasi yang berguna untuk publik,” paparnya.
Terkait komunikasi krisis, Jojo S. Nugroho mengingatkan bahwa krisis terjadi tidak hanya karena bencana tetapi juga terjadi karena ketidaksiapan dalam memberikan informasi.
“Krisis komunikasi merupakan peristiwa, rumor, atau informasi, berasal dari internal atau eksternal, yang membawa pengaruh buruk terhadap reputasi dan dapat mengancam,” jelas Jojo.
Langkah yang perlu diambil ketika menghadapi krisis adalah mendengarkan untuk memahami atau listen to understand. Sayangnya, seringkali terjadi adalah listen to reply yang cenderung membuat reputasi rusak dan hilangnya kepercayaan publik.
“Ada empat hal yang penting dalam membuat pernyataan ketika mengalami krisis komunikasi yakni permintaan maaf, penjelasan kronologis dan dampak, langkah tanggung jawab, serta tunjukkan komitmen untuk mengembalikan kepercayaan publik,” pungkas Jojo.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
