.png)
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meminta masyarakat untuk menjaga etika saat melontarkan kritik ke pemerintah. Politikus PDIP itu menyampaikan itu saat menanggapi kasus kriminalisasi para pengamat setelah mengkritik pemerintah.
“Hukum harus dijalankan dengan seadil-adilnya. Namun kita juga harus bisa menjaga etika dalam memberikan kritik untuk bisa dilakukan secara santun,” kata Puan di Kompleks DPR, Jakarta, pada Selasa, 21 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut Puan, dalam menyampaikan kritik perlu juga untuk saling menghormati agar pihak yang dituju bisa menerima kritik tersebut. Sehingga dia melihat ada kesinambungan dari bagaimana suatu kritik disampaikan.
“Artinya, yang memberi kritik juga harus memberikan kritiknya itu secara baik; yang diberikan kritiknya juga tentu saja akan menerima kalau kritikannya itu memang adalah satu hal yang dilakukan dalam artian kritik membangun,” tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.
Beberapa praktisi dan akademikus belakangan ini dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya. Mereka di antaranya pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani; dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun; serta praktisi hukum Universitas Andalas, Feri Amsari.
Mereka dilaporkan atas kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan di beberapa acara. Saiful Mujani dilaporkan Aliansi Masyarakat Jakarta Timur atas dugaan penghasutan melawan penguasa perihal pernyataan di acara halalbihalal pengamat.
Feri Amsari juga dilaporkan dengan alasan yang sama dengan Saiful Mujani. Sementara Ubedillah Badrun dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 13 April 2026 setelah menyebut Prabowo dan Gibran sebagai beban bangsa di salah satu siniar.
