.png)
loading...
Anggota Banggar DPRD Bengkalis yang juga Politisi Partai Perindo, Dapot Hutagalung, mendorong Pemda Bengkalis optimalkan PAD untuk atasi tunda bayar. Foto/SindoNews
BENGKALIS - Tekanan fiskal daerah akibat persoalan tunda bayar menunjukkan rapuhnya struktur keuangan yang masih bergantung pada dana transfer pusat. Ketergantungan ini dinilai membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas anggaran sekaligus menghambat keberlanjutan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal.
Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal. Isu ini mengemuka dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bengkalis bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis Tahun 2025, Senin (27/4/2026).
Anggota Banggar DPRD Bengkalis yang juga Politisi Partai Perindo, Dapot Hutagalung, menilai struktur pendapatan daerah saat ini masih didominasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer pemerintah pusat. “Selama ini kita terlalu bergantung pada DBH dan dana transfer pusat. Akibatnya, potensi PAD yang sebenarnya cukup besar belum tergarap secara optimal,” ujar dia.
Baca juga: Tanpa Sekat, Laurensius Tampubolon Dengarkan Curhatan dan Harapan Warga Bengkalis
Kondisi tersebut dinilai membuat upaya penggalian potensi ekonomi daerah belum menjadi prioritas utama, padahal sumber-sumber pendapatan lokal memiliki peluang untuk diperkuat.
Dapot menekankan perlunya optimalisasi sektor pajak dan retribusi daerah sebagai instrumen utama peningkatan PAD, terutama dari sektor perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi Bengkalis.
“Pajak dari sektor perkebunan, khususnya sawit dan karet, memiliki potensi yang besar. Ini perlu dikelola secara lebih serius untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menjalankan ekonomi kerakyatan,” katanya.
