.png)
INFO TEMPO - Geliat ekonomi di daerah pascabanjir Sumatra menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Dari 210 pasar rakyat terdampak pada catatan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) per 7 April 2026, 196 di antaranya sudah dapat diakses masyarakat.
Pemerintah kini perlu memfokuskan 14 pasar rakyat atau 6,67 persen yang belum beroperasi. Sebab, selain menghambat akses masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok, pasar rakyat juga sangat berkontribusi dalam perputaran roda ekonomi lokal secara keseluruhan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Provinsi Aceh menjadi daerah dengan penyumbang pasar rakyat terdampak paling signifikan yaitu 127 pasar. Saat ini yang sudah beroperasi 114, menyisakan 13 pusat niaga yang perlu atensi dari pemerintah. Dari angka tersebut, 54 mengalami rusak berat, 27 rusak sedang, dan 46 pasar rusak ringan.
Sebaran pasar rakyat yang belum beroperasi terletak di Kabupaten Aceh Utara dengan dua pasar, tujuh di Langsa, satu di Gayo Lues, satu di Bireuen, satu di Bener Meriah, dan satu di Aceh Tengah. Alasannya beragam, mulai dari hilangnya lokasi pasar menjadi sungai, terendam material lumpur, tidak aktif sebelum bencana sehingga memerlukan revitalisasi, hingga terputusnya konektivitas untuk angkutan barang.
Pasar Pining di Gayo Lues misalnya, tidak dapat menyuplai barang karena jalur distribusi yang melewati dua jembatan masih terputus. Jembatan tersebut adalah Jembatan Desa Pepelah di Kecamatan Pining yang merupakan jalan kabupaten penghubung Gayo Lues dan Aceh Timur. Selain itu, terdapat Jembatan Desa Pintu Rime menuju Desa Pertik di Kecamatan Pining yang juga menjadi jalur penghubung Gayo Lues dan Aceh Timur.
Meski begitu, capaian pemulihan pasar rakyat di Aceh cukup prestisius dengan 89,76 persen. Sisanya akan terus diusahakan lewat kerja keras Satgas PRR di bawah koordinasi ketuanya, yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Jika beralih ke provinsi Sumatera Utara, maka dapat dilihat kinerja Satgas PRR yang juga membawa kabar baik. Dari 57 pasar rakyat terdampak, kini menyisakan satu saja yang belum beroperasi, yaitu Pasar Huta Godang di Tapanuli Selatan. Kendalanya tak jauh dari soal akses yang sulit, sebab pasar itu kembali dilanda banjir beberapa waktu lalu. Akibatnya, para pedagang belum dapat beraktivitas di lokasi semula dan sementara direlokasi ke Pasar Desa Napa.
Secara statistik, provinsi Sumatera Utara telah mampu mengaktivasi pasar rakyat terdampak sebesar 98,24 persen atau nyaris pulih total. Padahal, sebelumnya ada 15 pasar yang rusak berat, 25 rusak sedang, dan 17 rusak ringan.
Provinsi lain yang juga terkena dampak dari banjir akhir tahun lalu adalah Sumatera Barat. Untungnya, provinsi itu telah mampu menyelesaikan seluruh persoalan pasar rakyat hingga kembali beroperasi 100 persen. Sebelumnya ada 26 pasar yang terdampak, dengan rincian 16 rusak berat, 4 rusak sedang, dan 6 pasar rusak ringan.
Begitulah gambaran keseluruhannya. Tak cuma soal pasar rakyat, Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam rapat koordinasi bersama DPR RI dan Satgas PRR pada 18 Februari lalu menyebutkan setidaknya ada 18.065 pedagang yang terdampak. Kini, sektor tersebut berangsur-angsur pulih.
“Pemulihan sarana perdagangan, khususnya pasar rakyat, terus menunjukkan hasil nyata. Pasar rakyat adalah kunci pemulihan ekonomi lokal. Kami memastikan reaktivasi pasar berjalan cepat, terukur, dan menyeluruh,” ujar Budi Santoso atau menteri yang kerap disapa Busan.
Kementerian Perdagangan merupakan salah satu kementerian yang berada di bawah koordinasi Satgas PRR dalam upaya pemulihan pascabencana. Setiap hari, Kemendag menyampaikan laporan kepada Kasatgas PRR terkait dengan pemulihan pasar dan aktivitas perdagangan melalui Posko Nasional.
Langkah konkret yang dilakukan Satgas PRR untuk mengaktifkan kembali 14 pasar yang belum beroperasi antara lain melalui pemberian tenda sebagai tempat berjualan sementara serta revitalisasi pasar. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga telah mengajukan usulan kepada Bappenas yang mencakup revitalisasi 210 pasar rakyat, serta bantuan paket peralatan perdagangan seperti kompor gas dua tungku, penanak nasi elektrik, dan perlengkapan usaha lainnya.
Tak hanya itu, upaya pembinaan tata kelola pasar rakyat juga dilakukan guna meningkatkan kualitas pengelolaan. Program ini turut didukung dengan rencana pembangunan dan perbaikan sarana pasar agar aktivitas perdagangan dapat kembali berjalan optimal.
Dengan kembali berjalannya transaksi di pasar rakyat, perputaran ekonomi seharusnya ikut membaik. Langkah ini juga diharapkan dapat membantu menekan angka inflasi di tiga provinsi terdampak, khususnya Aceh yang dalam tiga bulan terakhir tercatat sebagai yang tertinggi secara tahunan. Pada Januari, inflasi Year on Year atau YoY di Aceh mencapai 6,69 persen, meningkat menjadi 6,94 persen pada Februari, dan berada di angka 5,31 persen pada Maret 2026.
Buktinya, kendati secara tahunan masih tergolong tinggi, tren bulanan pada Maret 2026 menunjukkan perbaikan. Aceh dan Sumatera Barat mencatat inflasi sebesar 0,04 persen, sementara Sumatera Utara justru mengalami deflasi sebesar 0,13 persen. Ketua Satgas PRR yang juga Koordinator Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tito Karnavian, menilai kondisi ini mencerminkan lancarnya pasokan barang, terkendalinya harga dan mulai normalnya aktivitas ekonomi.
“Artinya, apa yang dikerjakan selama ini untuk menormalisasi Aceh, Sumbar, dan Sumut dengan mengendalikan harga barang dan jasa itu sudah cukup baik, karena banyak suplai sudah masuk,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin, 6 April 2026.
Aktivasi pasar rakyat ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam pemulihan banjir Sumatra. Kemendag, Bappenas, dan pemerintah daerah tentunya akan terus berkoordinasi lewat Satgas PRR agar kehidupan masyarakat segera kembali seperti sediakala. (*)
