.png)
KEPALA Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah menargetkan revitalisasi hingga 71 ribu sekolah pada 2026. “Di 2026 menyasar hingga 71.000 sekolah yang akan dibangun. Yang sudah dianggarkan sebanyak 11.744 sekolah, yang anggarannya sudah disiapkan melalui DIPA Kementerian tahun 2026,” kata Dudung saat meninjau revitalisasi SMP Muhammadiyah 16, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Mei 2026.
Peninjauan diklaim untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan berjalan tanpa hambatan di lapangan. Dudung mengatakan Kantor Staf Presiden mendapat tugas memantau langsung implementasi program revitalisasi sekolah yang saat ini menjadi salah satu agenda utama pemerintah.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dudung mengatakan ingin memastikan tidak ada kendala birokrasi yang menghambat proses pembangunan maupun penyaluran anggaran. Menurut dia, pemerintah ingin seluruh siswa dapat belajar di ruang kelas yang aman dan nyaman.
Program revitalisasi sekolah pada 2025 disebut menyasar 16.167 sekolah di seluruh Indonesia. Khusus revitalisasi SMP Muhammadiyah 16, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar. Dana tersebut diserahkan langsung kepada kepala sekolah untuk dikelola melalui mekanisme swakelola.
Selain sekolah umum, revitalisasi juga mencakup sekolah swasta dan madrasah. Dudung menyebut lebih dari 1.400 madrasah direvitalisasi pada 2025 dan jumlah itu ditargetkan meningkat menjadi 9 ribu madrasah pada 2026.
Menurut Dudung, mekanisme swakelola dipilih agar pembangunan melibatkan masyarakat sekitar sekaligus meminimalkan potensi korupsi dan mark up anggaran. Pengerjaan revitalisasi dilakukan oleh pekerja dari lingkungan sekitar sekolah.
“Jadi swakelola dikerjakan oleh pak tukang dari tim lingkungan sekitar sehingga tidak ada mark up, tidak ada korupsi, ya betul-betul ingin membangun,” ujar dia.
Ia mengatakan sumber pendanaan program revitalisasi berasal dari efisiensi anggaran pemerintah. Dudung juga menyinggung penggunaan dana hasil sitaan perkara korupsi untuk mendukung pembangunan sekolah.
“Ini anggaran dari Bapak Presiden, dari efisiensi kemudian dari sitaan-sitaan koruptor yang akhirnya bermanfaat untuk anak-anak sekolah kita,” kata dia.
Program revitalisasi sekolah, menurut Dudung, juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Dalam satu proyek revitalisasi sekolah rata-rata melibatkan 24 pekerja. "Sehingga jika ditotal dengan jumlah pelaksanaan revitalisasi sebanyak 16.139 sekolah, maka program ini telah menyerap lapangan pekerjaan sekitar 380.000 lebih,” ujar dia.
Revitalisasi yang dilakukan tidak hanya mencakup perbaikan atap atau bangunan fisik sekolah, tetapi juga pembaruan fasilitas penunjang pembelajaran. Dudung menyebut fasilitas seperti meja, kursi, papan tulis, hingga pencahayaan ruang kelas turut diperbarui.
“Termasuk perabotan-perabotan, sarana dan prasarana, papan tulisnya sudah whiteboard, meja kursinya sudah luar biasa, lampunya pun sudah wah,” kata dia.
Selain revitalisasi sekolah, pemerintah juga menargetkan pembangunan infrastruktur pendukung pendidikan, termasuk jembatan menuju sekolah di daerah terpencil. Dudung mengatakan pemerintah ingin menghapus kondisi siswa yang masih harus menyeberang sungai menggunakan rakit atau jembatan sederhana untuk pergi ke sekolah.
