.png)
PRESIDEN Prabowo Subianto memerintahkan agar pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diganti jika tak mampu menyelesaikan masalah. Prabowo menyampaikan instruksi itu kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang membawahkan Bea-Cukai, saat berpidato di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 20 Mei 2026.
Prabowo berkata sudah berkali-kali meminta agar sektor bea cukai diperbaiki. Ia menilai lembaga tersebut punya banyak masalah. "Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti," kata dia di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Djaka Budhi Utama, dilantik pada 23 Mei 2025. Saat itu Prabowo telah menjabat selama tujuh bulan.
Ketua Umum Partai Gerindra ini berujar masyarakat menginginkan pekerjaan yang cepat. Maka dari itu, kata dia, pejabat pemerintah tidak boleh bekerja dengan santai. Jika ada problem dalam suatu lembaga, Prabowo ingin segera memperbaikinya.
Prabowo menggunakan frasa bahasa Sunda untuk menegaskan ucapannya. Pemerintah, kata dia, harus bersikap "engke kumaha" (nanti bagaimana), bukan "kumaha engke" (bagaimana nanti).
Prabowo turut membahas beberapa masalah di sektor bea dan cukai yang terjadi. Di antaranya, kata dia, penipuan nilai ekspor hingga penyelundupan yang merugikan keuangan negara.
Dalam pidato yang sama, Prabowo juga mengungkit langkah pemerintahan mantan presiden Soeharto untuk memperbaiki bea cukai. Ketika itu, pemerintah Orde Baru membekukan bea cukai akibat maraknya korupsi dan pungutan liar. Soeharto pun menyerahkan fungsi pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan kepada perusahaan inspeksi swasta dari Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS).
Prabowo mengatakan langkah itu membuat penghasilan negara naik. Namun, ia menilai kondisi itu menyedihkan.
Di sisi lain, Prabowo menyatakan tak ingin menjatuhkan moril para pejabatnya. "Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita sendiri, kita bicara jujur kepada rakyat kita," tuturnya.
Prabowo hadir di rapat paripurna DPR kali ini untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF). Presiden ke-8 RI ini menjadi presiden pertama yang menyampaikan secara langsung KEM-PPKF kepada parlemen.
