.png)
BADAN Gizi Nasional atau BGN memastikan langkah efisiensi anggaran pemerintah tidak akan mengurangi pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) pada 2026. Lembaga itu menyebut efisiensi justru diarahkan untuk memperkuat efektivitas penggunaan anggaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang mengatakan penyesuaian anggaran lebih difokuskan pada belanja operasional agar penggunaan dana negara lebih tepat sasaran. “BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, terkait langkah efisiensi anggaran negara,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 Mei 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut dia, koordinasi antara BGN dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia berjalan baik untuk menjaga keberlanjutan program MBG. Ia menyebut pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program tersebut secara transparan dan berkelanjutan.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pagu anggaran BGN tercatat mencapai Rp 268 triliun. Anggaran itu difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Hingga 24 Mei 2026, program MBG diklaim telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di seluruh Indonesia.
Meski demikian, pemerintah belum merinci pos belanja operasional apa saja yang akan dipangkas dalam kebijakan efisiensi tersebut. BGN juga belum menjelaskan bagaimana skema pengawasan agar pemangkasan anggaran tidak berdampak pada kualitas distribusi makanan dan layanan di lapangan.
Nanik mengatakan prinsip utama pemerintah adalah menjaga layanan kepada penerima manfaat tetap optimal. “Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” ujar dia.
