.png)
KEPALA Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) tidak akan berhenti hanya karena menghadapi berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Ia menilai program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu harus tetap berjalan sambil melakukan perbaikan.
Dudung mengakui saat ini Badan Gizi Nasional (BGN), pelaksana MBG, sedang menghadapi masalah setelah sejumlah pimpinannya jadi tersangka kasus dugaan korupsi.
"Pemrintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi," kata Dudung dalam keterangan tertulis, Sabtu, 20 Juni 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pemerintah, kata Dudung, melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola MBG agar semakin baik ke depan. Dudung juga memastikan bahwa kendala internal tidak akan menghentikan program yang ia sebut menjadi hajat hidup orang banyak ini.
Presiden Prabowo telah memberikan instruksi tegas agar pemenuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, hingga masyarakat kelompok rentan tidak terganggu.
"Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat," ucap Dudung.
Sebagai bentuk fungsi pengendalian, ia berkata, KSP telah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari hasil pantauan langsung di lapangan, Dudung berujar menemukan banyak satuan pelayanan yang sudah mengadopsi standar operasional dengan sangat baik.
Menurut Dudung, saat ini pemerintah memprioritaskan agar distribusi MBG menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk di wilayah terluar. "Terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, kelompok rentan, serta masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T," tuturnya.
Dudung menegaskan KSP di bawah kepemimpinannya menjadi garda terdepan dalam mengawal transformasi tata kelola di BGN secara menyeluruh. "KSP hadir sebagai pengendali program, pengawal pembenahan, penghubung lintas lembaga, dan penjaga agar program prioritas Presiden tetap berpihak kepada rakyat," ucap dia.
MBG, kata Dudung, mesti bersih dari penyimpangan. "Kita jadikan setiap koreksi sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat sistem, mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat yang digunakan program MBG, untuk meningkatkan kepercayaan publik," ujarnya.
Sebelumnya, Aliansi mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta pada hari ini, Jumat, 12 Juni 2026. Mereka membawa setidaknya lima tuntutan untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk penghentian program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menyampaikan setidaknya ada lima tuntutan aksi kali ini. Pertama adalah agar pemerintah menyetop pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). "Ketiga, hentikan program makan bergizi gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih," kata Athof, Kamis, 11 Juni 2026.
Keempat, ia berujar, aliansi juga menuntut akhir terhadap militerisme di ranah sipil. "Terakhir, Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah," tuturnya.
Menurut Athof, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia saat ini sedang buruk. Contohnya, harga beras naik, lapangan kerja menyempit, hingga rakyat kesulitan membayar pajak. "Apa yang dilakukan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni," ucap dia.
Ia menilai ekonomi saat ini hanya tumbuh di atas kertas. Sementara di meja makan rakyat, kondisinya tetap sulit.
Athof menegaskan aksi hari ini bukan soal perbedaan politik, tetapi soal siapa yang benar-benar dirugikan, yaitu rakyat. "Kami memandang memberi kesempatan dan waktu sudah terlalu lama kita coba. Karena kritik lewat data juga sudah disampaikan dan selalu diabaikan. Lebih-lebih karena pemerintah memilih mengelak alih-alih bertanggung jawab," kata Athof.
