Bandara Bali Utara Masuk Tahap Teknis, PT BIBU: Siap 1.000 Persen

JAKARTA — Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara kembali memasuki babak baru. Setelah sebelumnya mengemuka sebagai aspirasi masyarakat dan agenda pembangunan nasional, pembahasannya kini mulai diarahkan pada kesiapan teknis, investasi, konstruksi, desain, hingga tahapan yang diperlukan menuju pembangunan fisik.

Direktur Utama PT BIBU Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, menegaskan pihaknya telah menyiapkan diri untuk bergerak apabila pemerintah memberikan keputusan final dan Presiden Prabowo Subianto menetapkan dimulainya pembangunan.

“Kami siap 1.000 persen untuk memulai pembangunan setelah Presiden meresmikan dimulainya pembangunan Bandara Internasional Bali Utara atau groundbreaking,” ujar Erwanto.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah jajaran PT BIBU Panji Sakti melakukan pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman di Kantor Staf Kepresidenan, Bina Graha, Jakarta.

Pertemuan itu menjadi bagian dari rangkaian pembahasan mengenai pembangunan bandara yang direncanakan berada di wilayah Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali.

Dari Aspirasi Penglingsir ke Meja Pemerintah

Pertemuan tersebut tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, pada 17 Juli 2026, Dudung menerima para penglingsir puri se-Bali, tokoh masyarakat Kubutambahan dan Buleleng, serta sejumlah tokoh forum silaturahmi keraton Nusantara.

Dalam pertemuan itu, para penglingsir menyampaikan aspirasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara sekaligus mengingatkan kembali komitmen yang menurut mereka pernah disampaikan Prabowo Subianto pada 13 Februari 2024, ketika masih menjabat Menteri Pertahanan.

Setelah Prabowo menjadi Presiden, dukungan terhadap pembangunan bandara Bali Utara kembali mengemuka. Para penglingsir kemudian menjadikan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 sebagai salah satu pijakan dalam mendorong realisasi pembangunan tersebut.

Dudung pada pertemuan 17 Juli 2026 menyatakan KSP akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden Prabowo.

Kini, pembahasan mulai bergeser dari pertanyaan mengenai kebutuhan bandara menuju kesiapan untuk merealisasikannya.

PT BIBU Klaim Siap Masuk Tahap Pembangunan

Erwanto mengatakan PT BIBU telah menyiapkan berbagai aspek yang diperlukan untuk memasuki fase pembangunan. Pembahasan dengan KSP mencakup kesiapan konstruksi, desain, pendanaan dan sejumlah kebutuhan teknis lainnya.

“Kami tinggal action,” tegas Erwanto.

Menurutnya, kesiapan perusahaan perlu diselaraskan dengan tahapan kebijakan pemerintah. Sebab, pembangunan infrastruktur berskala besar membutuhkan kepastian mengenai lokasi, regulasi, perizinan, tahapan pekerjaan dan waktu pelaksanaan.

Dalam pertemuan tersebut Dudung didampingi Staf Khusus Bidang Infrastruktur Bayu Priawan Djokosoetono. Sementara dari PT BIBU hadir Erwanto bersama jajaran komisaris dan direksi, di antaranya Komisaris PT BIBU Duta Besar Eddi Hariyadhi, Duta Besar Prof. Dr. Imron Cotan, serta Direktur PT BIBU Dr. Nyoman Shuida.

Kubutambahan dan Konsep Bandara Offshore

Kubutambahan dipilih bukan tanpa kajian. Dokumen kajian North Bali International Airport yang disusun Airport Kinesis Canada pernah mengevaluasi sejumlah alternatif lokasi di Bali dan sekitarnya.

Dalam kajian tersebut terdapat tujuh alternatif lokasi daratan, yakni Sukadana, Jembrana, Negara, Gerokgak, Kubutambahan darat, Dawan dan Celukan Bawang. Selain itu terdapat alternatif pembangunan di laut atau Kubutambahan offshore.

Matriks penilaian dalam kajian tersebut menunjukkan alternatif Kubutambahan offshore memperoleh skor kumulatif 5, sementara sejumlah lokasi darat berada pada kisaran 28 hingga 36. Parameter penilaian mencakup kepadatan penduduk, lahan pertanian, pura dan tempat ibadah, hambatan, kondisi kontur, ruang udara serta aksesibilitas.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dampak terhadap permukiman dan lahan pertanian.

Dalam simulasi lokasi darat, kajian mencatat Gerokgak memiliki 3.010 rumah dan sembilan lahan pertanian yang perlu diperhitungkan. Sementara Kubutambahan darat mencatat 1.479 rumah dan 21 lahan pertanian.

Berbeda dengan alternatif offshore yang dalam kajian tersebut mencatat nol rumah dan nol lahan pertanian yang perlu dibebaskan.

Erwanto menilai konsep tersebut memiliki keunggulan dari sisi sosial karena pembangunan tidak secara langsung mengorbankan permukiman, sawah maupun tempat suci.

“Tidak ada pura yang dikorbankan, tidak ada pemukiman penduduk yang digusur, dan tidak ada sawah maupun kebun produktif yang dialihkan fungsinya,” kata Erwanto.

Meski demikian, konsep pembangunan di laut tetap membutuhkan kajian teknis dan lingkungan secara menyeluruh. Proses penetapan lokasi, aspek keselamatan penerbangan, lingkungan, tata ruang dan perizinan pemerintah tetap menjadi tahapan yang harus dipenuhi.

Beban Ngurah Rai dan Ketimpangan Bali Selatan-Utara

Gagasan pembangunan bandara baru juga berkaitan dengan persoalan konektivitas Bali yang selama ini sangat bertumpu pada Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada 2025 terdapat 6.948.754 kunjungan wisatawan mancanegara langsung ke Bali, meningkat 9,72 persen dibandingkan 2024.

Pada tahun yang sama, jumlah penerbangan internasional yang berangkat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai mencapai 39.115 penerbangan, atau meningkat 7,72 persen.

Pada semester pertama 2025, Ngurah Rai juga melayani sekitar 11,42 juta pergerakan penumpang, yang terdiri dari 7,24 juta penumpang internasional dan 4,18 juta penumpang domestik.

Kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam pembahasan mengenai kebutuhan konektivitas udara baru di Bali.

Di sisi lain, pembangunan Bandara Bali Utara juga dikaitkan dengan agenda pemerataan ekonomi. Selama bertahun-tahun, aktivitas pariwisata dan investasi lebih terkonsentrasi di Bali Selatan, terutama Badung, Denpasar dan Gianyar.

Sementara itu, Bali Utara menghadapi persoalan berbeda. Mobilitas tenaga kerja dari Buleleng menuju wilayah selatan menjadi salah satu gambaran ketimpangan kesempatan ekonomi antarkawasan.

Penglingsir Puri Agung Singaraja, Anak Agung Ngurah Ugrasena, menilai pembangunan bandara harus segera mendapatkan kepastian.

“Kami tidak lagi ingin sekadar wacana. Bandara Bali Utara bukan hanya proyek, tetapi kebutuhan strategis bagi Bali Utara dan seluruh Bali. Sudah saatnya janji itu direalisasikan dengan jadwal yang nyata,” ujar Ugrasena.

Masuk RPJMN, Tetapi Tetap Menunggu Tahapan Teknis

Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tercantum dalam kerangka RPJMN 2025–2029 melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025.

Namun, masuknya sebuah proyek dalam dokumen perencanaan nasional tidak serta-merta berarti seluruh tahapan pembangunan fisik telah selesai. Masih terdapat sejumlah proses yang harus dipenuhi, antara lain penetapan lokasi, finalisasi studi, kajian lingkungan, keselamatan penerbangan, desain konstruksi, skema pendanaan dan perizinan.

PT BIBU berupaya menunjukkan bahwa kesiapan perusahaan dapat berjalan beriringan dengan proses pemerintah. Dengan demikian, apabila keputusan pembangunan telah ditetapkan, persiapan teknis dan investasi dapat segera ditindaklanjuti.

Investasi Sekitar Rp50 Triliun

PT BIBU menyatakan pembangunan bandara tidak dirancang menggunakan APBN maupun APBD. Skema pembiayaan yang disampaikan perusahaan berasal dari investasi swasta dan konsorsium internasional.

Nilai investasi yang selama ini dikemukakan berada di kisaran US$3 miliar atau sekitar Rp50 triliun, tergantung perkembangan nilai tukar.

Skala investasi tersebut membuat kepastian kebijakan menjadi faktor penting bagi investor. Kepastian lokasi, regulasi, tahapan pembangunan dan waktu pelaksanaan menjadi bagian yang harus berjalan secara jelas.

Kajian historis North Bali International Airport juga pernah memuat simulasi kelayakan ekonomi dan finansial. Dokumen tersebut mencatat EIRR 31 persen dan FIRR 24,9 persen berdasarkan asumsi yang digunakan ketika kajian disusun.

Angka tersebut merupakan hasil kajian sebelumnya sehingga tetap membutuhkan pembaruan berdasarkan kondisi ekonomi, biaya konstruksi, teknologi, tata ruang dan regulasi terkini.

Konsep bandara yang dikembangkan juga tidak sebatas terminal penumpang. PT BIBU menyebut adanya rencana pengembangan ekosistem pendukung, mulai dari kegiatan aeronautika dan non-aeronautika hingga energi, people mover, landside, pusat komunikasi dan data serta konsep aerotropolis.

Menunggu Keputusan untuk Groundbreaking

Kini, pembangunan Bandara Internasional Bali Utara berada pada persimpangan antara aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah dan kesiapan investasi.

Para penglingsir meminta kepastian. Pemerintah perlu memastikan seluruh prosedur dan persyaratan dipenuhi. Sementara PT BIBU menyatakan siap bergerak ketika keputusan pembangunan telah ditetapkan.

Erwanto menegaskan perusahaan tidak datang hanya untuk menagih komitmen politik.

“Kami tidak datang hanya untuk menagih janji. Kami datang untuk menunjukkan kesiapan. Kalau keputusan pemerintah sudah jelas dan Presiden menyatakan pembangunan dimulai, kami siap bergerak,” ujarnya.

Komisaris Utama PT BIBU Panji Sakti, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, sebelumnya juga pernah menyampaikan bahwa investor telah siap mendukung pembangunan bandara.

“Sebenarnya kita tinggal action, investor yang mendukung pembangunan bandara sudah sangat siap. Jika ada sesuatu di pihak tertentu, mari kita diskusikan melalui forum terbuka soal kelayakan, keuntungan dan kerugian maupun sebaliknya. Agar tidak terhambat dan lebih memilih melihat untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Sutarman.

Dengan demikian, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar mempertahankan gagasan pembangunan Bandara Bali Utara. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana keputusan politik tersebut diterjemahkan menjadi proses administratif, teknis dan konstruksi yang konkret.

Bagi Bali Utara, pembangunan bandara diharapkan menjadi instrumen untuk membuka konektivitas baru, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara utara dan selatan.

Pertanyaan besarnya kini semakin jelas: kapan kesiapan yang diklaim telah mencapai 1.000 persen itu benar-benar berubah menjadi groundbreaking Bandara Internasional Bali Utara?

Editor - Ray