.png)
RAPAT kerja antara Komisi IX DPR dengan pemerintah yang diwakili Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BPJS Kesehatan berjalan alot. Rapat yang dihelat sejak pukul 13.00 WIB itu baru rampung sekitar pukul 19.50 WIB.
Salah satu isu yang disoroti, ialah belum maksimalnya upaya pemerintah dalam mereaktivasi kepesertaan PBI BPJS Kesehatan. Sejak awal Februari lalu, tercatat 11 juta peserta layanan ini dinonaktifkan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Dari 11 ribu juta orang yang diaktifkan baru 2 juta orang ini fakta yang menyedihkan," kata anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago dalam rapat di Kompleks DPR, MPR, dan DPD, Rabu, 15 April 2026.
Ia mengingatkan, implikasi dari belum maksimalnya reaktivasi peserta PBI BPJS Kesehatan ini akan amat dirasakan masyarakat. Sebab, mereka yang dinonaktfikan berpotensi besar menerima penolakan ketika mengakses layanan kesehatan.
Ia mempertanyakan kinerja Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BPJS Kesehatan sejauh ini yang belum merampungkan reaktivasi kepada 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan.
"Jadi, tolong Bapak-bapak semua yang ada di depan kami hari ini. Kami tidak butuh presentasi yang bagus, yang meluap-luap tapi hasilnya nol besar," ujar politikus Partai NasDem itu.
Adapun, dalam rapat kali ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan ihwal jumlah peserta PBI BPJS Kesehatan yang telah diaktifkan. Dari 11 juta yang non-aktif, 2,1 juta di antaranya telah kembali dinyatakan aktif.
Saifullah menambahkan, pemerintah juga telah meminta fasilitas layanan kesehatan untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pasien, khususnya peserta PBI BPJS Kesehatan yang masih dalam proses reaktivasi.
Kementerian Sosial, kata dia, memastikan pembiayaan para pasien itu akan ditanggung oleh pemerintah. "Kami sudah sampaikan, layani dulu karena ini sudah menjadi kebijakan antara pemerintah dan BPJS," kata Saifullah.
Namun, Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtunewe mengatakan, temuan di lapangan justru menunjukkan fakta lain. DPR memperoleh laporan masih adanya fasilitas layanan kesehatan yang menolak melayani pasien PBI BPJS nonaktif.
Karenanya, kata dia, Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk segera merampungkan reaktivasi peserta PBI BPJS Kesehatan secara menyeluruh. "Banyak rumah sakit yang tidak menjalankan itu, dan masyarakat mengeluh kepada kami sebagai wakilnya," ujar Felly.
Saifullah mengatakan, instansinya akan menindaklanjuti temuan DPR ihwal masih adanya fasilitas layanan kesehatan yang menolak pasien PBI BPJS nonaktif. "Kami akan pastikan informasi dari DPR, saya kira cukup jelas," ujar Sekretaris Jenderal PBNU itu.
Sebelumnya, sebanyak 11 juta peserta PBI BPJS dinonaktfikan per 1 Februari 2026. Perubahan data penerima bantuan jaminan kesehatan secara mendadak memicu polemik. Salah satunya ketika berdampak pada pelayanan terhadap pasien gagal ginjal yang membutuhkan layanan cuci daerah.
Dalam laporan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, terdapat 200 pasien gagal ginjal tertahan di loket pendaftaran rumah sakit imbas status kepesertaan BPJS Kesehatannya dicabut.
