.png)
KEPALA Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar menyatakan BPOM belum melakukan uji sampel menu makan bergizi gratis (MBG) sebagai prosedur pencegahan keracunan. Menurut dia, penyebab utama dari hal ini adalah belum tersedianya anggaran untuk pengawasan.
"Pengambilan sampel dan sebagainya itu harus ada dananya dulu dan kenyataannya dana itu belum ada. Jadi tentu kami belum lakukan," kata Taruna dalam rapat kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada Senin, 20 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Taruna menjelaskan, ada tiga sumber pendanaan yang seharusnya bisa mendukung pengawasan MBG oleh BPOM. Pertama, dari DIPA BPOM tersedia Rp 2,9 miliar dari anggaran awal yang diajukan puluhan miliar.
Kedua, anggaran yang diajukan BPOM ke presiden sebesar Rp 196 miliar tapi tidak bisa dipakai karena harus dikembalikan kepada menteri keuangan. Ketiga, anggaran swakelola dari Rp 700 miliar menjadi Rp 675 miliar yang belum dapat dicairkan.
"Sampai detik ini, anggaran yang Rp 675 miliar itu belum bisa kita lakukan karena kami masih menunggu tahapan berikutnya," kata dia.
Dalam rapat itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris memastikan apakah BPOM belum pernah mengecek keamanan sajian MBG sebagaimana yang disepakati dalam rapat pada Oktober 2025. "Artinya secara acak, BPOM mendatangi SPPG-SPPG, mengambil sampel gitu untuk ngetes apakah yang disajikan itu layak, aman, gitu. Pernah enggak dilakukan itu?" kata politikus PDIP tersebut.
Taruna Ikrar pun menjawab bahwa BPOM belum pernah melakukan uji sampel sebelum sajian MBG diedarkan lantaran belum ada anggaran yang bisa digunakan. Sembari menunggu anggaran itu cair, BPOM menggunakan laboratoriumnya untuk meneliti apa penyebab keracunan dari menu MBG.
