.png)
loading...
Buku berjudul Polri Presisi: Visi, Kerja Nyata, dan Dedikasi Untuk Masyarakat karya Analis Kebijakan Publik dan Politik Nasional Nasky Putra Tandjung diluncurkan. Foto: Istimewa
JAKARTA - Buku berjudul Polri Presisi: Visi, Kerja Nyata, dan Dedikasi Untuk Masyarakat karya Analis Kebijakan Publik dan Politik Nasional Nasky Putra Tandjung diluncurkan. Peluncuran buku itu sekaligus buka puasa bersama dan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Memimpin dengan Keteladanan: Rekam Jejak Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo Bagi NKRI."
Acara yang dimoderatori oleh Alumni Pascasarjana UI Riski Agussalim itu turut menghadirkan narasumber Ketua PB HMI periode 2023-2025 Andi Kurniawan dan Penulis Buku Indonesia Emas Denni Wahyudi. berbagai elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan (OKP), organisasi kemasyarakatan (Ormas, dan komunitas ojol juga turut hadir dalam acara yang digelar di Dandia Coffe, Jakarta Selatan pada Rabu (4/3/2026).
Dalam sambutannya, Nasky selaku penulis buku yang juga Alumnus INDEF School Of Political Economy Jakarta ini mengatakan bahwa dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur membutuhkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, demokrasi yang berkeadaban, supremasi hukum yang tegas namun humanis, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Di sinilah peran seluruh kementerian dan lembaga negara, termasuk Polri, menjadi sangat strategis.
Baca juga: Silaturahmi Ramadan di Polda Jabar, Kapolri Beri Pesan Penting Jaga Persatuan dan Kesatuan
"Melalui buku ini, saya mengajak seluruh anak bangsa untuk memahami arah transformasi Polri Presisi dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Kiranya kehadiran buku ini dapat menambah wawasan kebangsaan, memperkaya literasi publik, serta memperkuat optimisme kita bersama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045," ujar Nasky dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Nasky yang juga Ketua Indonesia Youth Epicentrum ini menjelaskan, dalam konstruksi negara hukum, Polri bukan sekadar institusi teknis, melainkan pilar utama kedaulatan negara. Di tangan Polri, kata dia, hukum dapat hadir secara nyata atau justru kehilangan wibawanya.
