China Investasikan Rp900 Triliun untuk Pelabuhan Afrika, Analis Soroti Risiko Utang

3 hours ago 5

loading...

Doraleh Multipurpose Port, pelabuhan di Djibouti yang dibangun perusahaan China dengan dana pinjaman dari China Exim Bank. Ia hanya satu dari puluhan proyek Belt and Road Initiative China di Afrika. Foto/Belt and Road Portal

JAKARTA - China telah menginvestasikan sekitar USD50 miliar atau setara Rp900 triliun untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan di Afrika sejak 2013. Langkah ini memperluas jejak ekonominya dari Laut Mediterania hingga Samudra Atlantik dan Hindia sebagai bagian dari Belt and Road Initiative (BRI).

Menurut berbagai estimasi, Beijing kini telah membiayai, membangun, memiliki saham, atau mengoperasikan sekitar 78 pelabuhan di 32 negara Afrika. Investasi tersebut tidak hanya mencakup fasilitas pelabuhan, tetapi juga jalur kereta api, kawasan industri, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Baca Juga: Media China Gambarkan Orang Filipina sebagai Monyet, Manila Marah

Ekspansi ini membantu meningkatkan perdagangan antara Afrika dan China, yang dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu mitra dagang terbesar benua tersebut.

Namun sejumlah analis memperingatkan bahwa tingginya tingkat utang, minimnya transparansi perjanjian, dan meningkatnya ketergantungan teknologi dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap kedaulatan ekonomi negara-negara Afrika.

Peneliti dari Africa Center for Strategic Studies, Paul Nantulya, menilai penggunaan sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan buatan China di pelabuhan-pelabuhan Afrika menciptakan ketergantungan finansial dan teknis yang berpotensi berlangsung selama beberapa dekade.

"Dalam beberapa kasus, muncul kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan China dapat memperoleh pengaruh terhadap infrastruktur strategis melalui kepemilikan saham, sewa jangka panjang, atau perjanjian pengelolaan operasional," ujar Nantulya, seperti dikutip dari laman Africa Defense Forum, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, kekhawatiran tersebut diperkuat oleh terbatasnya akses publik terhadap isi perjanjian dan lemahnya mekanisme pengawasan di sejumlah negara.

Salah satu proyek yang kerap dijadikan contoh adalah Standard Gauge Railway di Kenya yang dibangun dengan dukungan pembiayaan China.

Jalur kereta tersebut awalnya dirancang untuk menghubungkan pelabuhan Mombasa dengan Uganda serta diperluas hingga Burundi, Rwanda, Republik Demokratik Kongo, dan Sudan Selatan.

Namun proyek tersebut berhenti sekitar 468 kilometer sebelum perbatasan Uganda dan sebagian jalurnya kini tidak dimanfaatkan secara optimal.

Read Entire Article
Berita Nusantara Berita Informasi Informasi Berita Berita Indonesia Berita Nusantara online Berita Informasi online Informasi Berita online Berita Indonesia online