Gunakan Data Tunggal, Kemensos Pastikan Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

JAKARTA - Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem melalui program Sekolah Rakyat (SR).

Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dari hak dasarnya dalam memperoleh pendidikan.

Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menegaskan tujuan utama Sekolah Rakyat adalah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak marginal agar bisa bersekolah dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp3,88 Triliun Bangun Sekolah Rakyat di Kalteng hingga Sulsel

Esensi program ini adalah sebagai intervensi strategis negara untuk menutup kesenjangan akses pendidikan.

“Semua anak Indonesia harus sekolah, baik yang kaya maupun yang miskin. Negara tidak boleh membiarkan satu pun anak tertinggal,” ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) NgobrolINdonesia yang mengangkat tema 'Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat', melalui siaran pers, Jumat (21/11/2025).

Berdasarkan data yang dihimpun Kemensos, terdapat sekitar 4 juta anak Indonesia yang tidak sekolah, putus sekolah, atau belum pernah mengenyam pendidikan.

Baca juga: Sekolah Rakyat Bangun Generasi Berkarakter dan Berdaya Saing di Manado

Dalam rangka menjangkau kelompok paling rentan, pemerintah pun menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan calon siswa. Data ini memungkinkan pemerintah mengidentifikasi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem secara lebih akurat.

Setelah itu, tim dari pendamping PKH, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah melakukan verifikasi lapangan sebelum nama siswa ditetapkan. Pendekatan ini memastikan bahwa program benar-benar tepat sasaran.

Menurut Agus Jabo, penggunaan data terpadu telah menjadi fondasi penting dalam memperbaiki tata kelola sasaran bantuan pendidikan.