.png)
Selular.id – Karyawan swasta di Jakarta kini bisa mengakses transportasi umum gratis melalui program Jakarta Bergerak yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program ini memungkinkan pekerja sektor swasta menggunakan MRT, LRT, TransJakarta, dan KRL secara gratis dengan mendaftar melalui aplikasi JAKI menggunakan NIK dan data kepegawaian yang diverifikasi perusahaan.
Program subsidi transportasi senilai Rp 250.000 hingga Rp 500.000 per bulan per karyawan ini ditargetkan mengurangi kemacetan ibu kota yang menyebabkan kerugian ekonomi triliunan rupiah per tahun. Jakarta saat ini menghadapi tantangan mobilitas dengan 3,5 juta kendaraan bermotor beroperasi setiap hari, menghasilkan kecepatan rata-rata hanya 11 km/jam pada jam sibuk.
Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan program ini merupakan bagian dari transformasi sistem transportasi Jakarta menuju kota yang lebih berkelanjutan. “Kami berkomitmen mengurangi volume kendaraan pribadi sebesar 15-20% di jam sibuk dan menurunkan emisi karbon hingga 1,2 juta ton per tahun melalui program ini,” ujarnya dalam peluncuran program.
Syarat dan Kriteria Penerima Subsidi
Program Jakarta Bergerak memiliki persyaratan ketat untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Karyawan yang eligible harus memenuhi tiga kriteria utama: status kepegawaian, domisili Jakarta, dan perusahaan terdaftar.
Untuk status kepegawaian, penerima harus karyawan kontrak minimal 6 bulan atau karyawan tetap di perusahaan yang terdaftar di sistem BPJS Ketenagakerjaan. Mereka harus memiliki slip gaji 3 bulan terakhir dengan penghasilan di bawah Rp 15 juta per bulan dan terdaftar aktif di BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan.
Persyaratan domisili mewajibkan karyawan memiliki KTP DKI Jakarta yang masih berlaku dengan alamat sesuai data Dukcapil. Karyawan dengan KTP luar Jakarta meskipun bekerja di ibu kota tidak termasuk dalam program ini. Verifikasi domisili dilakukan melalui database Dukcapil Jakarta dan alamat KTP harus sesuai dengan data registrasi.
Perusahaan tempat karyawan bekerja harus terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta dengan izin usaha aktif. Perusahaan wajib berpartisipasi dalam program dengan mengirimkan daftar karyawan yang eligible melalui portal Jakarta Bergerak Corporate.
Moda Transportasi yang Tersedia
Program Jakarta Bergerak mencakup empat moda transportasi utama dengan ketentuan penggunaan berbeda-beda. MRT Jakarta melayani rute Lebak Bulus–Bundaran HI dengan subsidi Rp 5.000 per trip selama jam sibuk Senin-Jumat pukul 05.00-09.00 dan 16.00-20.00.
LRT Jakarta dan LRT Jabodebek menyediakan subsidi Rp 3.000-6.000 per trip tergantung jarak, dengan integrasi seamless antara LRT dan TransJakarta di stasiun integrasi. TransJakarta menawarkan subsidi Rp 3.500 per trip untuk 13 koridor utama dan 50+ rute feeder, plus transfer gratis antar koridor dalam 3 jam.
KRL Commuter Line memberikan subsidi untuk perjalanan dalam wilayah DKI Jakarta senilai Rp 3.000 per trip, sedangkan perjalanan Jakarta-Bogor/Bekasi/Depok/Tangerang disubsidi 50%. Angkutan kota dan mikrotrans juga termasuk dengan subsidi Rp 2.000 per trip untuk rute feeder di lima wilayah Jakarta.
Seperti program transportasi lainnya yang menawarkan kemudahan bagi pengguna, sistem pembayaran menggunakan kartu JakLingko atau e-KTP terintegrasi. Pengguna cukup mengetuk kartu di gate transportasi dan subsidi otomatis terpotong dari kuota bulanan.
Proses Pendaftaran dan Dokumen
Pendaftaran program dilakukan melalui aplikasi JAKI yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Karyawan perlu mengunduh aplikasi berukuran sekitar 50 MB, kemudian membuat akun dengan NIK dan nomor KK untuk verifikasi.
Dokumen wajib yang harus disiapkan meliputi scan KTP DKI Jakarta, kartu keluarga, NPWP pribadi, foto selfie memegang KTP, surat keterangan kerja dari perusahaan, slip gaji 3 bulan terakhir, dan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan serta Ketenagakerjaan. Semua dokumen harus dalam format PDF atau JPG dengan ukuran maksimal 2 MB per file.
Setelah mengisi formulir data pribadi dan mengunggah dokumen, karyawan memilih moda transportasi prioritas minimal dua jenis. Aplikasi kemudian diverifikasi oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam 3-7 hari kerja, dengan persetujuan tambahan dari HRD perusahaan melalui portal corporate.
Proses pendaftaran yang terdigitalisasi ini mengingatkan pada mekanisme pendaftaran online untuk program pemerintah lainnya yang semakin memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan.
Manfaat Ekonomi dan Lingkungan
Program Jakarta Bergerak memberikan manfaat signifikan bagi karyawan dan lingkungan. Secara finansial, karyawan dapat menghemat hingga Rp 14,4 juta per tahun dibanding menggunakan kendaraan pribadi yang membutuhkan biaya bensin, parkir, tol, dan perawatan.
Dari sisi lingkungan, setiap karyawan yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum berkontribusi mengurangi emisi karbon sebesar 1,2 ton per tahun. Jika 500.000 karyawan berpartisipasi, pengurangan emisi mencapai 600.000 ton setara dengan 30.000 hektar hutan.
Perusahaan yang berpartisipasi mendapat manfaat berupa sertifikat “Jakarta Green Company” dari Pemprov DKI, tax incentive hingga 5% dari total kontribusi program, serta peningkatan produktivitas karyawan sebesar 15% akibat penurunan tingkat stres dan peningkatan ketepatan waktu.
Program transportasi gratis ini menjadi solusi praktis mengatasi kemacetan, berbeda dengan program bantuan lainnya yang membutuhkan persiapan infrastruktur lebih kompleks. Implementasinya yang bertahap memungkinkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
Pelaksanaan program dilakukan dalam empat fase mulai kuartal empat 2025 hingga kuartal tiga 2026. Fase pertama mencakup PNS dan karyawan BUMN, dilanjutkan karyawan swasta perusahaan besar, kemudian perusahaan menengah dan kecil, serta perluasan ke seluruh warga Jakarta dengan kriteria tertentu.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyediakan customer service melalui call center 1500 01, WhatsApp 0811-1000-001, dan email [email protected] untuk membantu proses pendaftaran dan troubleshooting. Pengambilan kartu JakLingko dapat dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta, loket MRT/LRT stasiun tertentu, dan kantor Transjakarta dengan biaya administrasi Rp 15.000.
Seperti halnya program bantuan pemerintah lainnya, kesuksesan Jakarta Bergerak bergantung pada implementasi yang tepat dan kemudahan akses bagi masyarakat. Monitoring ketat diperlukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi pengurangan kemacetan Jakarta.
