.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengatakan instansinya tengah melakukan koordinadi dengan KPU di tingkat kabupaten dan provinsi untuk membahas pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada Barito Utara.
Menurut Afif, pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan PSU di Pilkada Barito Utara ditaksir mencapai Rp 27 miliar. Pembiayaan itu tak menutup kemungkinan menggunakan anggaran daerah yang dibantu provinsi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Informasi teman-teman di Barito Utara, (PSU) sudah siap secara anggaran," kata Afif kepada Tempo melalui pesan singkat, Rabu, 21 Mei 2025.
Kendati begitu, dia melanjutkan, KPU akan tetap berupaya meminimalkan kebutuhan anggaran pelaksanaan PSU di Pilkada Barito Utara. "Kami lakukan seefisien mungkin yang bisa dilakukan," ujar dia.
Sebelumnya, pada Rabu, 14 Mei lalu Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi seluruh kontestan yang berlaga di Pilkada Barito Utara. Hakim konstitusi Suhartoyo mengatakan, selain mendiskualifikasi Mahkamah juga memerintahkan dilaksanakan PSU.
Pilkada Barito Utara diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo sebagai nomor urut 1 dan pasangan Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya sebagai nomor urut 2.
Hakim konstitusi Guntur Hamzah mengatakan, kedua kontestan terbukti melakukan praktik politik uang untuk membeli suara pemilih. "Pemilih diberikan uang disertai janji akan diberangkatkan umrah apabila memenangkan pilkada Barito Utara," kata Guntur.
Menurut dia, tindakan yang dilakukan kedua kontestan merusak demokrasi di Indonesia dan tidak dapat ditoleransi karena mencederai prinsip pemilihan umum sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
"Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut 1 dan 2," kata Guntur.
