Kopdes Merah Putih di Melawai Baru Cuan Rp78 Ribu dalam 6 Bulan, Menkop Ferry Buka Suara

10 hours ago 9

loading...

Menkop, Ferry Juliantono buka suara terkait Koperasi Merah Putih di Melawai, Jakarta Selatan yang menjadi sorotan lantaran hanya mencetak keuntungan sekitar Rp78 ribu dalam enam bulan. Foto/Dok

JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) , Ferry Juliantono buka suara terkait Koperasi Merah Putih di Melawai , Jakarta Selatan yang menjadi sorotan lantaran hanya mencetak keuntungan sekitar Rp78 ribu dalam enam bulan. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (15/7/2026), Menkop Ferry menjelaskan bahwa Koperasi Melawai memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan Kopdes Merah Putih sehingga tidak bisa disamakan dari sisi model bisnis maupun kelayakan usahanya.

"Itu memang Koperasi Kelurahan Merah Putih di Melawai, yang itu didirikan secara mandiri oleh pengurus, dan memang kami belum masuk ke kelurahan, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta," katanya.

Ia menjelaskan, koperasi yang berada di wilayah perkotaan membutuhkan pendekatan bisnis yang berbeda dengan koperasi di pedesaan. Baca Juga: Ungkap Asal Usul Ide KDMP, Prabowo: Agar Rakyat Tak Terjerat Lintah Darat

"Karena itu tentu akan berkaitan dengan model bisnis dan feasibility study yang sangat bisa jadi berbeda sama sekali dengan model bisnis dan feasibility study yang ada di koperasi-koperasi yang berkarakter desa dan kelurahan yang di tidak di kota besar gitu, sehingga memang ada perbedaan," lanjutnya.

Menkop Ferry menyebut, Kementerian Koperasi berencana menyusun prototipe khusus bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih di kota-kota besar agar lebih sesuai dengan kondisi dan potensi ekonomi perkotaan. Baca Juga: Saatnya Koperasi Naik Kelas

"Tapi dalam waktu dekat kami akan apa membangun prototype yang khusus untuk di kelurahan di kota-kota besar dengan model bisnis dan feasibility study yang berbeda," ujar Menkop Ferry.

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih memprioritaskan pembangunan kelembagaan dan infrastruktur koperasi di wilayah pedesaan. "Tapi kami memang kemarin prioritas pertamanya adalah membangun badan hukum dan bangunan fisik gudang gerai kelengkapannya di desa-desa dengan prototype luas tanah yang memang apa kita tentukan," tuturnya.

(akr)

Read Entire Article
Berita Nusantara Berita Informasi Informasi Berita Berita Indonesia Berita Nusantara online Berita Informasi online Informasi Berita online Berita Indonesia online