.png)
Selular.id – Pemerintah Korea Selatan, melalui Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata (MCST), secara resmi menanggapi rencana pemerintah Indonesia yang mempertimbangkan pemblokiran game Player Unknown’s Battleground (PUBG).
Isu pemblokiran ini mencuat setelah game PUBG dikaitkan dengan pelaku peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat, 7 November 2025 lalu. Pemerintah Indonesia menilai game ini memicu aksi kekerasan.
Perwakilan MCST menyatakan bahwa tidak ada kaitan pasti antara insiden ledakan bom di Jakarta dan game PUBG buatan studio Krafton asal Korea Selatan.
Pemerintah Korea Selatan berencana menyampaikan penjelasan resmi kepada pemerintah Indonesia terkait hal tersebut.
“Kami akan menanggapi secara resmi setelah memastikan fakta melalui jalur seperti kedutaan dan Kementerian Luar Negeri,” ujar seorang pejabat MCST kepada media online ZDNet Korea, seperti dikutip Selular pada Kamis, 13 November 2025.
Pejabat MCST tidak mengungkapkan detail metode komunikasi dengan pemerintah Indonesia mengenai rencana pemblokiran game PUBG, termasuk cara “merayu” agar game tersebut tidak diblokir.
Namun, pemerintah Korea Selatan saat ini sedang mempersiapkan berbagai opsi komunikasi dengan pemerintah Indonesia, khususnya terkait game PUBG yang dikaitkan dengan kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta.
Kebijakan Berbeda Dua Negara
Langkah pemerintah Indonesia dinilai bertolak belakang dengan kebijakan terbaru pemerintah Korea Selatan di industri game.
Korea Selatan justru berupaya mendorong industri game sebagai sektor ekonomi kreatif.
Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, pada Oktober lalu menegaskan bahwa “game bukanlah hal yang bikin kecanduan atau adiktif”, dan pemerintah berjanji tidak akan menekan industri ini secara berlebihan.
Menteri MCST, Choi Hwi-young, juga berjanji akan terus memberikan dukungan serta membuka dialog dengan pelaku industri game agar industri ini bisa berkembang lebih jauh.
Perbedaan sikap terkait game PUBG ini berpotensi memicu sengketa diplomatik baru antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya di ranah industri game.
Kekhawatiran Pemerintah Indonesia
Sebelumnya pada Minggu, 9 November 2025, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyinggung bahwa game online seperti PUBG dinilai berbahaya untuk anak-anak.
Menurut dia, anak-anak secara psikologis menganggap kekerasan merupakan hal yang biasa ketika bermain game seperti ini.
“PUBG. Itu kan di situ, kami mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” ujar Prasetyo.
Ini bukan pertama kalinya PUBG menghadapi ancaman pemblokiran di Indonesia. Sebelumnya, PUBG Mobile sempat terancam diblokir karena aturan PSE Terdaftar, sementara Free Fire dinyatakan aman dari pemblokiran.
Berbagai pihak telah menyuarakan pendapat mengenai kebijakan pemblokiran game, termasuk pengamat yang menilai PUBG dan Free Fire tidak perlu diblokir.
Industri game global sendiri telah menyaksikan berbagai dinamika terkait PUBG.
Developer game ini dikenal aktif melakukan tindakan terhadap pemain curang, seperti yang terlihat dari aksi PUBG memblokir ratusan ribu pemain curang per minggu.
Bahkan dalam skala lebih besar, PUBG pernah memblokir dua juta pemain dalam satu pekan untuk menjaga kualitas permainan.
Kasus di India juga menjadi perhatian, di mana PUBG Mobile sempat menghadapi pemblokiran sebelum akhirnya berencana kembali hadir dengan strategi berbeda.
Pengalaman ini menunjukkan bahwa isu pemblokiran game seringkali melibatkan pertimbangan yang kompleks, tidak hanya dari aspek keamanan tetapi juga ekonomi dan diplomatik.
Perkembangan terbaru ini menunjukkan bagaimana insiden keamanan dapat memicu diskusi kebijakan yang lebih luas mengenai konten digital.
Sementara pemerintah Indonesia berfokus pada potensi dampak negatif game terhadap psikologi anak, pemerintah Korea Selatan memandang game sebagai bagian penting dari ekonomi kreatif yang perlu dikembangkan.
Kedua negara kini berada pada posisi yang perlu mencari titik temu antara kepentingan keamanan nasional dan pengembangan industri kreatif.
Dialog antara kedua pemerintah akan menentukan nasib PUBG di Indonesia, sekaligus menjadi preseden bagi kebijakan game lainnya di masa depan.
