Menyoal Wacana Pilkada via DPRD

JAKARTA - Sekolah Kebijakan Kita menyelenggarakan diskusi publik bertajuk Polemik Pilkada Tidak Langsung Melalui DPRD di Twin House, Blok M, Jakarta Selatan, pada Minggu (25/1/2026). Diskusi ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas dinamika, implikasi demokratis, serta perspektif atas wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, yakni Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Iqbal Kholidin, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Titi Anggraini, Politisi Muda PDIP Cintya Amanda Labetta, serta Politisi Muda Partai Perindo Manik Marganamahendra.

Dalam diskusi tersebut, para pembicara sepakat menolak pilkada dilakukan secara tidak langsung dengan mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kepala Sekolah Kebijakan Kita Agus Taufiq menegaskan bahwa diskusi ini merupakan bagian dari upaya memperluas literasi kebijakan publik di tengah masyarakat.

Baca juga: Wacana Pilkada Dipilih oleh DPRD, Manik Marganamahendra: Komunikasi Rakyat ke Kepala Daerah Bakal Terganggu

Menurutnya, perdebatan mengenai pilkada tidak langsung tidak seharusnya berhenti pada pro dan kontra semata, melainkan perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan demokrasi jangka panjang. “Ruang diskursus publik seperti ini penting agar masyarakat memahami secara utuh konsekuensi kebijakan yang diambil negara, sekaligus memastikan setiap perubahan sistem demokrasi tetap berpijak pada prinsip kedaulatan rakyat,” ujar Agus.

Melalui forum ini, Sekolah Kebijakan Kita menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan ruang diskursus publik yang inklusif dan berimbang, guna memperkuat pemahaman masyarakat terhadap isu-isu kebijakan strategis serta mendorong partisipasi publik dalam proses demokrasi.

1. Manik Margamahendra

Usai diskusi, Manik berharap kegiatan ini bisa menjadi pemantik lebih luas dari masyarakat terkait isu pemilu. Ia menegaskan, pemilu langsung bukanlah kepentingan elite semata, namun menyangkut seluruh warga yang menentukan siapa pemimpin di tingkat kepala daerah.

"Karena siapa yang kita pilih, kemudian siapa yang akan menjadi pemimpin kita di tingkat kepala daerah maupun juga di provinsi misalnya gitu ya, itu adalah hasil buah pemikiran-pemikiran masyarakat," kata Manik.