.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Musim hujan meningkatkan risiko terjadinya penyakit demam berdarah dengue (DBD). Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan kasus DBD meningkat 77 persen. Peningkatan terjadi dari angka 379 kasus DBD pada Desember 2024 menjadi 670 kasus DBD pada Januari 2025.
Pemerintah DKI Jakarta memperkirakan kasus DBD akan menghadapi puncaknya setelah Februari dan mengalami puncaknya pada April dan Mei. Sehingga perlu ada antisipasi dan upaya kewaspadaan untuk menghadapi potensi gelombang DBD, apalagi di musim hujan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Peningkatan ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD. Upaya pengendalian harus segera dilakukan, terutama dengan PSN 3M Plus,” ujar Ani Ruspitawati dikutip dari laman Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Berbagai upaya tengah digerakkan untuk mencegah penularan seperti mengintensifkan gerakan 3M Plus. Mereka mengimbau warga untuk menguras, menutup, dan mendaur ulang sampah yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.
Plus dalam upaya mencegah penyebaran DBD berarti menggunakan obat nyamuk, memasang kelambu, dan menjaga kesehatan tubuh agar tidak gampang terkena DBD.
“Dengan tren kenaikan ini, masyarakat diimbau segera mengimplementasikannya agar tidak terjadi wabah besar di bulan-bulan mendatang,” kata Ani.
Selain program 3M Plus, Pemerintah Provinsi DKI juga menggiatkan program Jumantik (Juru Pemantau Jentik) di lingkungan masyarakat atau sekolah. Hal ini sejalan dengan usul Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, M. Thamrin.
“Pemerintah Provinsi Jakarta perlu melibatkan kader Jumantik yang secara rutin memeriksa dan memastikan tidak ada tempat berkembang biaknya nyamuk,” ujarnya.
Menurut Thamrin, kader Jumantik adalah garda terdepan dalam upaya pemberantasan nyamuk sehingga peran aktifnya diperlukan untuk mencegah terjadinya DBD.
“Kami juga sudah mengusulkan kenaikan tunjangan bagi kader Jumantik. Mereka adalah ujung tombak di lapangan, dan sudah sepatutnya mendapatkan hak yang layak,” kata dia.
Komisi E DPRD Jakarta juga siap memberikan anggaran tambahan untuk melakukan fogging di daerah dengan kasus DBD tinggi. Upaya tersebut dikatakan Ani Ruspitawati, guna mencegah lonjakan kasus sebanyak 3000 per bulan seperti yang terjadi pada Maret-Mei 2024.
