.png)
TEMPO.CO, Palembang - Pemerintah Kota Palembang akan menerapkan sistem ganjil genap di jalan nasional untuk mengurai kemacetan. Rencana penerapan sistem ganjil genap telah dibahas dalam rapat Forum Lalu Lintas Kota Palembang pada Kamis, 13 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang Agus Supriyanto mengatakan dalam rapat tersebut yang menjadi fokus utama pembahasan adalah terjadinya kemacetan di sejumlah titik strategis di Kota Palembang, seperti jalan di kawasan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, depan Hotel Santika Premiere, dan kawasan Dr. M. Isa.
Semua instansi yang mengikuti rapat, kata dia, telah menyepakati penerapan sistem ganjil genap di jalan nasional, mulai dari Simpang Polda hingga Charitas. Kebijakan ini akan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.
“Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Sistem ganjil-genap ini harus dirapatkan dengan detail karena menyangkut jalan nasional. Saat ini, masih dalam tahap pengecekan dan persiapan,” kata Agus di kantor Bappeda Litbang pada Kamis, 13 Maret 2025.
Adapun sistem ganjil genap merupakan kebijakan pembatasan lalu lintas di yang membatasi kendaraan bermotor untuk melintas di ruas jalan tertentu berdasarkan angka terakhir di plat nomor kendaraan. Kendaraan berplat ganjil hanya boleh melintas di tanggal ganjil dan sebaliknya.
Sebelum kebijakan ganjil genap diterapkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi dan koordinasi yang matang. Dengan adanya sistem ini, pemerintah berharap arus lalu lintas di Palembang semakin tertata dan kemacetan dapat terurai.
Perencana ahli utama yang juga memimpin rapat tersebut, Harrey Hadi, mengatakan kemacetan di titik-titik rawan di Palembang menjadi perhatian utama. Harrey Hadi menyebutkan, solusi untuk mengurai kemacetan mulai menemukan titik terang, tetapi masih memerlukan kajian lebih lanjut sebelum diterapkan.
“Kami sudah membahas beberapa titik macet dan mencari solusi yang disepakati bersama. Namun, perlu koordinasi lebih lanjut dengan seluruh stakeholder agar kebijakan ini tidak mengganggu masyarakat,” kata dia.
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Palembang Ajun Komisaris Besar Yenni Diarty menyatakan akan mendukung penuh kebijakan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya komitmen dari semua pihak, termasuk masyarakat untuk kelancaran dan ketertiban lalu lintas di Palembang.
“Pada prinsipnya, kami mendukung penuh rencana kebijakan ini. Pelaksanaannya akan kami pantau dengan ketat agar berjalan sesuai aturan dan tetap mengutamakan kenyamanan masyarakat," ujarnu. "Kami berharap kebijakan ini membawa kebaikan bagi Palembang yang lebih tertib dan lancar."
