Pemerintah Pertimbangkan Batasi Game PUBG Usai Ledakan SMAN 72 Jakarta

1 week ago 20

Selular.id – Pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan langkah pembatasan terhadap game online bertema senjata api, khususnya PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), menyusul insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Rencana ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).

Dalam pernyataannya, Prasetyo Hadi mengungkapkan kekhawatiran pemerintah terhadap dampak negatif game online bersenjata terhadap anak-anak dan pelajar.

“Beliau (Presiden Prabowo) tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online,” jelas Prasetyo seperti Selular kutip, Senin (10/11/2025).

Menurutnya, game-game tersebut berpotensi membawa dampak buruk yang tidak hanya mengancam generasi saat ini, tetapi juga berisiko merembet ke generasi mendatang.

Pembatasan yang sedang dipertimbangkan pemerintah secara spesifik akan menyasar game online dengan nuansa perang menggunakan senjata api.

Kategori game yang dimaksud meliputi first-person shooter (FPS) dan battle royal seperti PUBG. Prasetyo secara eksplisit menyebut PUBG sebagai contoh game yang perlu dibatasi.

“Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” paparnya.

Kekhawatiran pemerintah tidak hanya terletak pada aspek teknis penggunaan senjata dalam game, tetapi juga dampak psikologis yang mungkin timbul.

Prasetyo menekankan bahwa pemain PUBG memiliki kesempatan untuk merasakan sensasi menembak senjata secara tidak langsung, dengan objek yang dituju adalah pemain lain.

“Ini kan secara psikologis, terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa saja,” ujarnya.

Rencana pembatasan game PUBG ini muncul dalam konteks penyelidikan polisi terhadap ledakan di SMAN 72 Jakarta.

Polda Metro Jaya telah melakukan penggeledahan di rumah siswa yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengonfirmasi bahwa pihaknya mengamankan sejumlah barang yang menunjukkan persesuaian dengan temuan barang bukti di TKP ledakan.

“Ada rangkaian yang dilakukan pihak kepolisian, dari sterilisasi, dari pemeriksaan olah TKP, barbuk, patut diduga sehingga melakukan penggeledahan ke salah satu rumah yang diduga merupakan pelaku,” kata Budi, seperti Selular kutip.

Meskipun belum membeberkan detail barang yang diamankan, penggeledahan ini menjadi bagian penting dari proses penyelidikan polisi.

Ini bukan pertama kalinya game PUBG menuai kontroversi di Indonesia.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menyoroti dampak negatif game ini.

Beberapa tahun lalu, MUI bahkan mengeluarkan rekomendasi pembatasan terhadap PUBG, yang kemudian direspons oleh berbagai pihak termasuk produsen smartphone seperti Oppo yang menyediakan fitur khusus untuk melindungi anak-anak.

Dampak Psikologis Game Bertema Kekerasan

Kekhawatiran pemerintah terhadap dampak psikologis game bertema kekerasan seperti PUBG memiliki dasar yang kuat dalam berbagai penelitian.

Game dengan konten kekerasan dikhawatirkan dapat menormalisasi perilaku agresif pada pemain muda.

Sensasi menembak dan membunuh karakter lain dalam game, meskipun virtual, berpotensi mengurangi sensitivitas pemain terhadap kekerasan dalam kehidupan nyata.

Fitur-fitur dalam game PUBG yang memungkinkan pemain mempelajari berbagai jenis senjata, strategi pertempuran, dan mekanisme pembunuhan virtual menjadi perhatian khusus.

Kemudahan akses dan popularitas game ini di kalangan pelajar menambah urgensi pembatasan yang sedang dipertimbangkan pemerintah.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi kekhawatiran ini, termasuk oleh pengembang game itu sendiri.

PUBG Corporation sebelumnya telah memperkenalkan fitur Digital Wellbeing yang memungkinkan orangtua mengontrol waktu bermain anak-anak.

Namun, tampaknya langkah-langkah tersebut dinilai belum cukup untuk mencegah dampak negatif yang dikhawatirkan pemerintah.

Perkembangan Teknologi dan Tanggung Jawab Sosial

Rencana pembatasan game PUBG ini juga menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial dalam pengembangan dan distribusi konten digital.

Seiring dengan kemajuan teknologi gaming, termasuk perkembangan smartphone gaming yang semakin canggih seperti yang ditawarkan oleh Asus ROG Phone series, kebutuhan akan regulasi yang seimbang menjadi semakin penting.

Industri game online di Indonesia telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan PUBG Mobile menjadi salah satu game paling populer.

Popularitas game ini tidak lepas dari fitur-fitur sosial yang ditawarkan, termasuk kemampuan untuk berbagi pengalaman gaming dengan teman, meskipun tanpa koneksi internet melalui aplikasi seperti SHAREit.

Pemerintah tampaknya ingin menemukan titik keseimbangan antara kebebasan bermain game dan perlindungan terhadap generasi muda.

Pembatasan yang dipertimbangkan tidak berarti pelarangan total, melainkan lebih pada pengaturan akses dan konten yang sesuai dengan usia pemain.

Perkembangan kasus ledakan SMAN 72 Jakarta dan rencana pembatasan game PUBG ini akan terus dipantau.

Pemerintah diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak sosial, psikologis, dan perkembangan industri game di Indonesia.

Langkah-langkah yang diambil diharapkan dapat melindungi generasi muda tanpa menghambat kreativitas dan inovasi dalam industri game nasional.

Read Entire Article
Berita Nusantara Berita Informasi Informasi Berita Berita Indonesia Berita Nusantara online Berita Informasi online Informasi Berita online Berita Indonesia online