Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Mendagri: Jadi Prioritas

MEDAN - Pemerintah berkomitmen mengatasi persoalan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) . Sektor perumahan menjadi bagian penting dari paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, Presiden menempatkan kebutuhan dasar rakyat seperti sandang, pangan, dan papan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan. “Beliau sangat memegang paradigma ekonomi kerakyatan. Jadi, semua yang 'berbau' untuk mendukung rakyat kecil itu menjadi prioritas,” katanya saat menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kemendagri, dan Gubernur Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (10/10/2025). Baca juga:
Anggaran Program 3 Juta Rumah Rp49 Triliun di 2026, Paling Banyak untuk Renovasi

Hadir dalam acara itu Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Sumut Bobby Nasution, jajaran Forkopimda Sumut, serta pejabat terkait lainnya. Tito menjelaskan, saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk adanya rumah yang tidak layak huni.

Karena itu, Presiden mencanangkan Program 3 Juta Rumah per tahun yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait.
Program tersebut diyakini mampu menyediakan hunian layak. Juga bisa menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui rantai pasok yang melibatkan industri bahan bangunan hingga jasa keuangan.

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan, keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan program ini. Pemerintah mendorong sinergi berbagai pihak seperti pengembang properti, perbankan, dan pemda untuk memperluas akses pembiayaan dan mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat.