Polemik Anggaran MBG Kental Nuansa Politik, Pengamat Kebijakan Publik: Secara Prosedural Sudah Disepakati DPR

JAKARTA - Perdebatan mengenai sumber anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah muncul tudingan bahwa program tersebut mengambil atau menggerus anggaran pendidikan. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai polemik tersebut seharusnya dibedah secara menyeluruh.

Baik dari sisi desain kebijakan, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun proses legislasi yang telah berlangsung di DPR. Menurut Trubus, menempatkan Program MBG dalam fungsi pendidikan merupakan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara konseptual.

Baca juga: DPR Tegaskan Program MBG Tak Pakai Dana Pendidikan

Ia menjelaskan bahwa penerima manfaat utama program tersebut adalah anak sekolah, yang merupakan subjek utama dalam sistem pendidikan nasional.“Kalau sasaran program adalah peserta didik, maka secara logika kebijakan publik memang relevan apabila dikelompokkan dalam fungsi pendidikan. Anak yang sehat dan terpenuhi kebutuhan gizinya memiliki kesiapan belajar yang lebih baik. Itu bagian dari investasi pendidikan jangka panjang,” ujar Trubus di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Trubus menilai pandangan yang memisahkan secara tegas antara program makan bergizi dan sektor pendidikan sebagai cara berpikir yang terlalu sempit. Dalam pendekatan pembangunan sumber daya manusia, intervensi gizi terhadap peserta didik dinilai sebagai bagian dari ekosistem pendidikan itu sendiri.

Trubus juga menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 bukanlah produk sepihak pemerintah. Dokumen anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan panjang antara pihak eksekutif dan legislatif.

Baca juga: MBG Disebut Pangkas Anggaran Pendidikan, Mendikdasmen: Tidak Benar