Prabowo Ungkap Universitas Republik Indonesia Dibentuk untuk Menyiapkan SDM Profesional

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengakui masih terdapat persoalan kualitas sumber daya manusia ( SDM ) dan ketidaksinkronan kerja di berbagai institusi pemerintahan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai tempat menyiapkan calon pemimpin dan administrator negara berdasarkan kemampuan serta sistem merit.

Menurut Prabowo, pembentukan URI, pembaruan LAN, serta rencana akademi bagi pejabat pemerintahan menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem dan menyiapkan SDM yang profesional. Melalui langkah tersebut, pemerintah ingin memastikan institusi negara diisi oleh pejabat yang kompeten, dapat dievaluasi, dan mampu bekerja selaras untuk kepentingan masyarakat.

"Kita harus memperbaiki semua institusi kita. Kalau ada ketidaksinkronan antara lembaga dan ada gap yang Anda katakan, ya itu tantangan kita. Itu harus kita perbaiki," kata Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip Kamis (17/9/2026).

Baca Juga: Apa Itu Universitas Republik Indonesia yang Dibentuk Prabowo dan Dipimpin Donny Ermawan?

Prabowo menegaskan, pemerintah harus menyiapkan langkah yang konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Perbaikan tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan struktur, tetapi juga harus menyentuh kualitas orang-orang yang bekerja di dalam institusi.

"Langkah apa untuk memperbaiki rekrutmen, evaluasi, pembinaan, persiapan, itu yang kita lakukan. Makanya, antara lain saya bentuk Universitas Republik Indonesia," ujarnya.

Prabowo menjelaskan, URI dirancang memiliki sejumlah lembaga yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan dan administrasi pemerintahan. Salah satunya adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang rencananya diperbarui dan ditempatkan dalam ekosistem URI.

"URI ini nanti akan punya lembaga-lembaga, antara lain LAN. Lembaga Administrasi Negara ini mau kita revamp di bawah URI," ungkapnya.

Prabowo menilai tujuan awal pembentukan LAN sangat baik, yakni menyiapkan administrator negara yang kompeten. Namun, dalam perkembangannya, lembaga tersebut dinilai cenderung menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan formal dalam perjalanan karier birokrasi.