Presiden Tambah Bansos untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi

INFO NASIONAL - Pemerintah kembali memberikan paket insentif dan stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap positif selama Juni–Juli. Salah satu program utamanya adalah tambahan bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai dan bantuan pangan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan.

“Presiden telah memutuskan (hal tersebut),” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada wartawan, usai rapat terbatas kabinet terkait stimulus ekonomi di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 2 Juni 2025. Konferensi pers itu turut dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti

Sri Mulyani merinci lima paket stimulus ekonomi, yaitu diskon transportasi, diskon tarif tol, tambahan bansos, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Terkait bansos, terdapat tambahan yang akan diberikan kepada kelompok rentan dan miskin, yakni pemegang Kartu Sembako sebanyak 18,3 juta orang. "Selain Rp200.000 per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan Juni ini, mereka akan mendapat 20 kg bantuan beras gratis untuk dua bulan. Total anggaran yang disediakan sebesar Rp 11,93 triliun," ujar Sri Mulyani.

Adapun total anggaran stimulus, ia melanjutkan, terdiri atas Rp 23,59 triliun dari APBN dan Rp 850 miliar dari non-APBN.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut menyampaikan bahwa presiden memberi amanat agar bantuan sosial tepat sasaran. Untuk itu, penyalurannya kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Harus sampai kepada mereka yang memang membutuhkan dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah," katanya.

Mengacu pada data dari Dewan Energi Nasional (DEN) terkait Potensi Efisiensi jika Subsidi dan Bansos Tepat Sasaran, menteri yang acap disapa Gus Ipul ini menyebut terdapat beberapa program yang ditengarai kurang tepat sasaran. "Misalnya seperti program keluarga harapan dan sembako, ditengarai ada 45 persen yang tidak tepat sasaran," ujarnya.

Presiden telah memerintahkan kepada sejumlah kementerian dan lembaga untuk melakukan konsolidasi data untuk mengatasi masalah itu. "Yang diberi tugas adalah BPS, di bawah arahan ibu Menkeu dan Mensetneg, kerja kami selama tiga bulan lebih, alhamdullilah akhirnya kita sudah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," terangnya.

DTSEN dikukuhkan melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025. Dari sini, DTSEN wajib menjadi acuan tunggal bagi kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan pemerintah dan program-program pemberdayaan.

Berdasarkan konsolidasi data tersebut, khusus untuk Kemensos dalam rangka menyalurkan bansos pada triwulan ke-II, dilakukan ground-checking untuk menemukan inclusion/exclusion errors.

"Dari hasil ground-checking ada 1,9 juta lebih data yang disebut inclusion errors, mereka semestinya tidak dapat (bantuan), tapi selama ini dapat bantuan. Ada juga exclusion errors, yang mestinya dapat tapi tidak dapat," jelasnya.

Proses ground-checking DTSEN ini untuk memastikan bansos benar-benar tepat sasaran. DTSEN juga akan dimutakhirkan secara berkala tiap tiga bulan. (*)