.png)
loading...
Menkeu Purbaya merespons soal pengelola bandara di Morowali yang disebutkan tidak berkoordinasi dengan otoritas kepabeanan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, akan meminta klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengenai ada atau tidaknya koordinasi antara otoritas kepabeanan dan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), selaku pengelola bandara di Morowali , Sulawesi Tengah.
Purbaya mengingat bahwa PT IMIP sebelumnya telah memperoleh izin khusus untuk pengelolaan bandara yang kini tengah menjadi perhatian publik. Bandara Morowali yang dikelola swasta IMIP di Sulawesi Tengah menjadi sorotan, lantaran dikabarkan memiliki status ilegal.
“Kelihatannya seperti apa si ke depannya, harusnya ada atau nggak? Kelihatannya itu dapat izin khusus waktu itu dulu. Anda musti tanya ke siapa ya? bukan ke kita,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11).
Baca Juga: Satgas PKH Temukan Bandara di Morowali Tanpa Pengawasan, Bea Cukai, hingga Imigrasi
Purbaya menegaskan, apabila setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dibutuhkan kehadiran petugas Bea Cukai di bandara tersebut, pihaknya siap menugaskan pegawai. Namun sebelum itu, Ia harus memastikan status bandara yang dikelola PT IMIP.
“Kalau mau dikasih, ya kita siap ya, orang Bea Cukai banyak kok. Orang imigrasi juga katanya ditelpon mau. Jadi, pada dasarnya seperti itu, begitu ditugaskan, kita kirim orang ke sana,” katanya.
