Tangkal Ekstremisme Berbasis Kekerasan dengan Konsep Sekolah Ramah dan Inklusif

CIREBON - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Kewaspadaan Nasional menggelar diskusi bertajuk Penguatan Ekosistem Pendidikan dan Pencegahan Ekstremisme berbasis kekerasan. Kegiatan yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Kamis (5/3/2026) itu diikuti oleh Aparatur Pemerintah Kota Cirebon beserta perwakilan 150 pelajar dan guru konseling di 25 SMA se Kota Cirebon.

Melalui kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat pemahaman aparatur, pelajar, dan Ekosistem Pendidikan mengenai bahaya ekstrimisme berbasis kekerasan yang dapat mengancam stabilitas sosial, persatuan bangsa, serta nilai-nilai kebangsaan. Berdasarkan data terbaru dari Densus 88 AT Mabes Polri, kelompok usia sekolah kini menjadi target utama penyebaran ideologi berbahaya.

Banyak anak yang terpapar sebenarnya bukan individu berniat buruk. Mereka sering kali hanya remaja yang merasa kesepian, terluka, atau sedang mencari pengakuan di tempat yang salah. Menjawab tantangan tersebut, Direktur Kewaspadaan Nasional Aang Witarsa, menyampaikan bahwa ada empat pilar utama yang harus dibangun sekolah untuk menekan potensi ekstremisme.

Baca juga: Harta Kekayaan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Rp85,6 Miliar, Ini Rinciannya

Pertama adalah Ramah, lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan (anti-bullying). Kedua adalah Inklusif, menghargai perbedaan tanpa diskriminasi terhadap siswa mana pun. Ketiga adalah Responsif, memiliki sistem pelaporan yang aman dan cepat saat terjadi masalah. Serta, keempat yakni Kolaboratif, menciptakan ruang dialog terbuka agar siswa bisa mengekspresikan diri secara positif.

"Menghadapi tantangan ini, pendekatan hukum (penindakan) saja tidak cukup. Sekolah memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan untuk melakukan pencegahan dini melalui konsep Sekolah Ramah dan Inklusif," ujar Aang Witarsa.