Utang Pemerintah Capai Rp9.138 Triliun, Menkeu Purbaya: Itu Masih Aman

5 hours ago 1

loading...

Menkeu Purbaya menegaskan, bahwa posisi utang pemerintah pusat yang mencapai Rp9.138,05 triliun per akhir Juni 2025 masih berada pada batas aman dan tidak seharusnya dijadikan sentimen negatif. Foto/Dok

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa posisi utang pemerintah pusat yang mencapai Rp9.138,05 triliun per akhir Juni 2025 masih berada pada batas aman dan tidak seharusnya dijadikan sentimen negatif terhadap perekonomian nasional.Purbaya menjelaskan, tolok ukur utama risiko utang bukanlah nilai nominal absolutnya, melainkan rasio utang dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kan kalau acuan utang bahaya besar atau enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan ekonominya. Ini kan Rp9.000 triliun itu sekarang masih di bawah 39 persen dari PDB, kan? Jadi dari standar ukuran internasional, itu masih aman," ujar Purbaya dalam sesi media gathering via Zoom, Jumat (10/10/2025).

Purbaya menyebut rasio utang Indonesia saat ini masih di bawah 39 persen dari PDB, jauh di bawah batas kriteria Maastricht 60 persen, dan jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara maju. Baca Juga: Utang Pemerintah Tembus Rp9.138 Triliun, Terbesar dari Pinjaman Luar Negeri

"Jadi dari standar ukuran internasional, itu masih aman. Kita aman, masih di bawah 40, Maastricht kritikan 60 persen," tegas Purbaya.

Sebagai perbandingan, Purbaya menyebut rasio utang di sejumlah negara lain berada jauh di atas Indonesia. "Negara-negara apa di atas 80, banyak yang 400, bahkan Jerman 100. Amerika 100 persen lebih, Jepang 250 persen lebih. Jadi Singapura juga tinggi sekali. Jadi dengan standar itu kita aman," jelasnya.

Oleh karena itu, Purbaya meminta publik untuk tidak menjadikan utang sebagai sumber sentimen negatif. Baca Juga: Ekonom Kritik Kebijakan SAL: Berutang Ugal-ugalan dan Potensi Pengelolaan Tak Optimal

"Jadi utang itu jangan dipakai untuk menciptakan sentimen negatif ke ekonomi kita. Karena dari standar nasional, dari standar internasional yang ada di mana-mana, kita cukup beda," katanya.

Read Entire Article
Berita Nusantara Berita Informasi Informasi Berita Berita Indonesia Berita Nusantara online Berita Informasi online Informasi Berita online Berita Indonesia online