1.000 Hari Pertama Kehidupan, Investasi Masa Depan Indonesia

INFO TEMPO - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Wihaji menyatakan bahwa kata merdeka bermakna demografi yang stabil dan ketahanan keluarga yang baik. Dia yakin ujung dari kependudukan ini adalah stabilitas demografi.

“Di negara mana pun, kependudukan dan ketahanan keluarga selalu menjadi perhatian,” ujar Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, Selasa 4 Agustus 2026. Wihaji mengatakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 telah menegaskan bahwa pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan investasi strategis untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Karena itu, keluarga harus menjadi titik awal pembangunan bangsa. “Kalau ingin memperbaiki negara, mulailah dari hulunya, yaitu keluarga. Ketika keluarga kuat, bangsa juga akan semakin kuat,” ujarnya.

Salah satu upaya memperkuat kualitas keluarga dilakukan melalui penanganan stunting lewat program Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita (MBG 3B). Berdasarkan Pendataan Keluarga 2025 (PK25), masih terdapat 8.124.442 keluarga berisiko stunting yang memerlukan intervensi agar tidak menghambat kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional.

Melalui program ini, pemerintah berinvestasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas SDM Indonesia sejak awal fase kehidupan. Menurut Wihaji, pendekatan MBG 3B satu-satunya di dunia menjadi salah satu model yang berfokus pada pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita sebagai fondasi lahirnya generasi yang sehat dan berkualitas.

Fokus utama MBG 3B adalah memastikan kebutuhan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) terpenuhi. Periode sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun merupakan fase paling menentukan untuk pembentukan otak serta pertumbuhan fisik dan kemampuan kognitif di masa depan. Pada fase inilah risiko stunting dapat dicegah.

Karena itu, MBG 3B menjadi salah satu solusi penting untuk menekan prevalensi stunting yang ditargetkan di bawah 5 persen hingga 2045. Meski demikian, program ini bukan satu-satunya jawaban. Stunting juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, dari pernikahan usia dini, sanitasi, akses air bersih, hingga pola pengasuhan keluarga. Gizi menjadi salah satu pintu masuk yang paling mendasar untuk memperbaiki kualitas generasi mendatang.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah memberdayakan 599.614 personel dari 200.175 anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang terdiri atas kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), kader keluarga berencana (KB), serta kader pos pelayanan terpadu (posyandu). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola MBG, kewenangan Kemendukbangga/BKKBN tidak hanya mendistribusi, tapi juga mengedukasi.

Dengan demikian, Wihaji melanjutkan, para TPK mendistribusikan paket MBG hingga ke rumah-rumah penerima manfaat sekaligus mengedukasi kehamilan sehat, pemberian ASI, pemenuhan gizi anak balita, hingga pentingnya pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan. Model pendampingan ini membuat program tidak berhenti pada pembagian makanan, tapi juga membangun perubahan perilaku di tingkat keluarga.

Tantangan pelaksanaan MBG 3B masih cukup besar, terutama di wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T). Di sejumlah daerah dengan jumlah penduduk sedikit, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum ekonomis. Saat ini baru ada 29.848 unit atau 75,96 persen dari 22.672 unit SPPG yang melayani MBG 3B.

Kemendukbangga bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pun tengah menyiapkan berbagai inovasi agar masyarakat di wilayah 3T, termasuk komunitas masyarakat adat seperti Baduy dan masyarakat adat lainnya, tetap memperoleh layanan MBG 3B. Koordinasi dengan BGN terus dilakukan untuk memastikan seluruh inovasi berjalan sesuai dengan regulasi dan tata kelola yang baik. Salah satu konsep yang sedang dikembangkan adalah pelibatan kelompok masyarakat setempat melalui dapur berbasis komunitas yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan kondisi geografis masing-masing wilayah.

Selain memperluas jangkauan pelayanan, kualitas distribusi menjadi perhatian. Pemerintah menekankan akurasi sasaran penerima, kesesuaian menu dengan kebutuhan gizi setiap kelompok, serta ketepatan waktu pengiriman makanan. “Per hari ini tercatat 9,9 juta penerima manfaat MBG 3B,” kata Wihaji.

Di balik berbagai tantangan tersebut, MBG 3B membawa pesan yang lebih besar. Program ini mencerminkan keberpihakan negara kepada kelompok yang paling membutuhkan sekaligus menjadi ikhtiar membangun kualitas manusia Indonesia dari hulu. Dengan memastikan kecukupan gizi sejak awal kehidupan, khususnya pada 1.000 HPK, pemerintah berharap lahir generasi yang lebih sehat, cerdas, dan memiliki daya saing lebih baik. (*)