.png)
loading...
Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah meluncurkan berbagai kebijakan yang mengubah wajah Kerajaan Arab Saudi. Foto/SPA
JAKARTA - Sejak dinobatkan sebagai Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2017, Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) telah menorehkan babak baru dalam sejarah kerajaan Islam tersebut.
Melalui berbagai kebijakan berani dan sering kali kontroversial, dia mengubah wajah kerajaan konservatif ini menjadi negara yang lebih terbuka.
Dia juga melakukan diversifikasi ekonomi dan mengatur ulang posisi Arab Saudi dalam tatanan geopolitik dunia.
Dalam tiga dimensi utama—ekonomi, sosial, dan geopolitik—kebijakan-kebijakan Pangeran MbS bukan hanya berdampak besar di dalam negeri, tetapi juga menimbulkan resonansi di kawasan Timur Tengah dan dunia internasional.
3 Kebijakan Mohammed bin Salman yang Ubah Wajah Arab Saudi
1. Visi 2030 dan Upaya Lepas dari Ketergantungan Minyak
Diluncurkan pada April 2016, Visi 2030 adalah strategi jangka panjang Pangeran MbS untuk mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi.
Tujuannya jelas, yakni mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Kerajaan Arab Saudi.
Beberapa Elemen Utama Visi 2030:
♦Privatisasi sebagian dari Saudi Aramco, perusahaan minyak nasional terbesar di dunia. Pada Desember 2019, IPO Aramco menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah, mengumpulkan lebih dari USD25,6 miliar.
♦Penguatan sektor nonmigas seperti pariwisata, hiburan, logistik, pertambangan, dan industri teknologi.
♦Peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan dari 22% pada 2016 menjadi lebih dari 35% pada 2023.
♦Proyek mega infrastruktur, seperti NEOM, Qiddiya (zona hiburan), dan Red Sea Project (resor wisata).
2. Perluasan Hak Perempuan dan Tumbuhkan Industri Hiburan
♦Perluasan Hak Perempuan
Salah satu aspek reformasi paling mencolok dari era Pangeran MbS adalah perluasan hak-hak perempuan Kerajaan Arab Saudi.
Perubahan besar yang terkenal antara lain perempuan diizinkan mengemudi mulai Juni 2018, sistem perwalian laki-laki dilonggarkan yang memungkinkan perempuan bepergian ke luar negeri tanpa izin dari walinya, dan keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja yang meningkat tajam—termasuk dalam sektor perbankan, penerbangan, bahkan militer.
