.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan kepala daerah mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada 21 hingga 28 Februari 2025. Retret atau pembekalan ini dilakukan setelah kepala daerah terpilih yang terdiri dari gubernur, bupati dan wali kota dilantik pada 20 Februari 2025.
Penyelenggaraan retret ini awalnya menuai polemik karena tiap kepala daerah harus menyetor uang. Meski demikian, pada akhirnya penyelenggaraan retret kepala daerah dibiayai sepenuhnya menggunakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Polemik lainnya adalah ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader PDIP yang terpilih untuk tidak mengikuti retret buntut dari ditangkapnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Fakta-Fakta Retret Kepala Daerah
1. Pengurangan waktu
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengatakan retret kepala daerah di Magelang, tidak akan berlangsung selama 14 hari. Awalnya retret itu akan berlangsung selama 14 hari.
Namun, kata Bambang, karena terdampak pemangkasan anggaran pelaksanaan tersebut harus dikurangi. Kini, pelaksanaan retret menjadi tujuh hari. "Retret tadinya 14 hari, sekarang sudah dikurangi harinya," kata Bambang.
Menurut Bambang, pertimbangan pengurangan pelaksanaan retret kepala daerah itu karena dianggap kurang bermanfaat. Bambang berujar pengurangan ini setelah merinci sejumlah kebutuhan dari efisiensi anggaran.
"Ada perincian-perincian atau kebutuhan. Bukan hanya retret ya, tapi semua yang dianggap tidak terlalu kelihatan manfaatnya, pasti diefisienkan, termasuk retret," kata dia.
2. Biaya ditanggung Kemendagri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran 200.5/692/SJ tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.
“Semua yang ada di Akmil – makannya segala macam, kami semua tanggung, karena sudah kami siapkan pos anggarannya,” kata Tito melalui sambungan telepon kepada Tempo.
3. Polemik PT Lembah Tidar
Kepemilikan PT Lembah Tidar ramai diperbincangkan publik menjelang retret kepala daerah di Magelang. Pasalnya, perseroan ini disebut-sebut menjadi penyelenggara agenda pembekalan itu.
Hal ini terungkap dalam salinan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan nomor 200.5/628/SJ yang diunggah oleh aktivis Dandhy Laksono di akun X pribadi miliknya. Dalam surat itu, tertulis satu klausul bahwa para kepala daerah terpilih mesti menyetorkan sejumlah uang ke PT Lembah Tidar untuk mengikuti kegiatan retret selama delapan hari di Magelang.
“Biaya akomodasi dan konsumsi disetorkan kepada PT Lembah Tidar Indonesia dengan nomor rekening Bank BRI 368501035699530 sebesar RP 2.750.000 dikali 8 hari (pelaksanaan),” bunyi surat itu.
Ketika ditelusuri dari situs resmi milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, diketahui perusahaan tersebut dimiliki oleh Heru Irawanto. Nama tersebut merupakan kader Partai Gerindra yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes. “Pemilik Manfaat: Heru Irawanto,” bunyi keterangan di laman tersebut.
4. Instruksi Megawati
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar para kepala daerah dari partainya menunda perjalanan menuju agenda retret di Akademi Militer, Magelang. Instruksi ini sebagai respons dari penangkapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Adapun instruksi Megawati tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal Kamis, 20 Februari 2025. Dalam surat yang dilihat Tempo tersebut diinstruksikan agar:
1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21- 28 Februari 2025.
2. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
3. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
5. SBY isi materi
Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dijadwalkan akan menjadi salah satu pemateri dalam retret kepala daerah di Akmil.
"Insyaallah apabila tidak ada perubahaan Bapak SBY berkenan bergabung bersama sama kami pada Kamis sore, 27 Februari 2025," kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya pada Sabtu, 22 Februari 2025. "Dan pada puncaknya nanti Presiden Prabowo akan membersamai kegiatan kami."
Jamal Abdun Nashr, M. Raihan Muzzaki, dan Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Retret Kepala Daerah ala Prabowo
