.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat walk out saat sidang paripurna pada Jumat, 16 Mei 2025. Sidang itu seharusnya dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengatakan, fraksi PDIP meninggalkan ruang sidang karena memprotes tindakan Dedi Mulyadi yang dianggap tidak menghargai keberadaan para wakil rakyat. "Sikap anggota DPRD harus dihargai karena semata untuk perbaikan hubungan eksekutif dan legislatif," kata Ono saat dihubungi pada Senin, 19 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ono keberatan karena Dedi Mulyadi kerap tidak melibatkan DPRD saat memutuskan suatu kebijakan. Mulai dari program pengiriman siswa ke barak militer, menjadikan vasektomi sebagai syarat bansos, pergeseran pos anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga pengumuman jadwal Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada 7 Mei yang dianggap terlalu mendadak.
Anggota DPRD dari fraksi PDIP Rafael Situmorang pun menegaskan hal yang sama. Keputusan untuk walk out itu, kata Rafael, tidak datang secara mendadak. Melainkan sudah menjadi kesepakatan fraksi PDIP yang menilai Dedi menciderai muruah DPRD Jawa Barat terutama dalam pidato Musrenbang di Cirebon.
Rafael tidak setuju dengan pendapat Dedi yang menyatakan bahwa diskusi dengan DPRD adalah proses yang ribet dan berbelit-belit. "Seolah-olah jadi tidak perlu DPRD," ujar Rafael saat dihubungi secara terpisah. Padahal, ia mencontohkan dalam proses perumusan peraturan daerah, DPRD pun harus memberi persetujuan.
Alasan kedua, kata Rafel, minimnya partisipasi DPRD dalam membahas realokasi anggaran pos APBD 2025. Rafael menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat merealokasikan total Rp 5,1 triliun anggaran untuk pembangunan insfrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Namun dari jatah itu, Rafael menemukan bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun ruang kelas baru belum menyentuh sekolah di Kota Bandung. "Beliau sepenuhnya memegang kendali dalam menganggarkan ini ke mana saja. Saya juga punya aspirasi bahwa kita butuh ruang kelas baru. Tapi ternyata tidak ketemu karena tidak ada ruangnya," tutur Rafael.
Dengan minimnya partisipasi DPRD, Rafael menyebut itu bisa membahayakan kesinambungan kolaborasi antara elemen masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia pun menuntut Dedi Mulyadi untuk memberikan penjelasan dari hal-hal yang dipersoalkan oleh fraksi PDIP DPRD Jawa Barat.
"Dan selama belum ada klarifikasi ya kami mendingan keluar lah," ucapnya. Rafael mengatakan, dalam sidang paripurna itu pemerintah belum memberikan klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pasalnya, Dedi Mulyadi absen dalam rapat.
Sementara itu, DPP PDIP mengatakan tak tahu-menahu ihwal walk out-nya fraksi PDIP di DPRD Jawa Barat. Ketua DPP bidang Kaderisasi dan Ideologi PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, PDIP memang memiliki pengurus daerah di bumi Pasundan, tetapi belum ada informasi yang disampaikan kepada pengurus pusat mengenai walk outnya para anggota Dewan Jawa Barat.
"Itu dinamika politik lokal," kata Djarot di sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Mei 2025.
