.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin mengecam kasus penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap pekerja migran Indonesia (PMI). Hasanuddin mendesak pemerintah Kerajaan Malaysia untuk terbuka dalam menjelaskan perkara yang menewaskan PMI ini.
"Alasannya kan menabrak, sebesar apa memang kapal yang dipakai oleh PMI sampai berani menabrak kapal APMM yang relatif besar," kata Hasanuddin saat dihubungi, Rabu, 29 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anggota Komisi bidang Pertahanan DPR itu juga meragukan penjelasan APMM yang mengatakan korban ditembak lantaran membawa senjata tajam.
Alasannya, kata Hasanuddin, jika korban memang membawa senjata tajam dan mengancam APMM, seharusnya posisi korban berada di kapal APMM, bukan ditemukan di tempat lain. "Justru korban ditemukan di tempat lain dan di pantai." ujar dia.
Hasanuddin kembali menegaskan negeri Jiran itu mesti terbuka untuk menjelaskan perkara guna menjaga hubungan diplomatik dengan Indonesia. "Jelaskan yang sebetulnya terjadi, karena saya pribadi meyakini situasinya tak seperti penjelasan APMM," ucap dia.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, bakal segera memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Pemanggilan tersebut dilakukan guna mengonfirmasi perkara penembakan terhadap 5 warga negara Indonesia di Malaysia oleh APMM. Perkara ini menyebabkan 1 WNI tewas dan 4 lainnya luka-luka.
"Kami sangat menyayangkan dan mengecam tindakan berlebihan yang dilakukan APMM, yang berujung pada tewasnya satu WNI pekerja migran," ucap Dasco.
Pada 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, APMM melakukan penembakan terhadap sebuah perahu di perairan Tanjung Rhu, Selangor, saat berpatroli. Penembakan dilakukan setelah para penumpang perahu diduga melakukan perlawanan.
KP2MI mengecam keras kasus penembakan oleh APMM ini. Menurut Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, APMM menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani pekerja migran Indonesia.
"Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia untuk segera mengusut peristiwa ini, dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force," kata Wakil Menteri P2MI Christina, Ahad, 26 Januari 2025
Politikus Partai Golkar itu mengatakan lembanganya terus berkoordinasi guna memastikan korban luka mendapatkan perawatan medis, serta memberikan dukungan kepada keluarga korban, termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah.
Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
