.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi kritikan terhadap rencananya mengirim anak nakal ke barak TNI. Ia mengatakan gagasannya adalah untuk mengubah paradigma anak-anak sekarang yang tidak kompetitif.
Di samping itu, Dedi mengklaim banyak orang tua dan guru sekarang yang tidak lagi sanggup menghadapi murid nakal. Apalagi ada tren mengkriminalisasi guru yang bersikap tegas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Maka, salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI-Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka,” kara Dedi saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR/MPR di Jakarta, 29 April 2025.
Ia mengatakan orang tua akan membuat surat pernyataan dan mengantar anaknya ke barak TNI untuk dibina. Ia memastikan anak tersebut tidak akan kehilangan status pelajarnya. Mereka akan tetap belajar seperti biasa. Hanya saja wajib mengubah pola hidup, misalnya, tidur pukul 20.00 WIB dan bangun pukul 04.00 WIB.
Kemudian, anak tersebut diajarkan disiplin seperti membereskan ruang tidur, sarapan, dan olahraga tepat waktu. Bahkan, kata Dedi, anak-anak tersebut akan diajarkan puasa Senin-Kamis atau mengaji bada magrib bagi yang muslim.
“Ini adalah arah pembinaan yang tidak didapatkan di lingkup kehidupan pribadi mereka di lingkungan rumah mereka. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan,” ujar Dedi.
Sebelumnya, Dedi mengungkapkan kebijakan menyerahkan anak-anak berperilaku nakal ke institusi TNI dan Polri akan diterapkan mulai Mei 2025.
Namun sejumlah pihak mengkritik rencana Dedi mengirim anak-anak ke barak militer. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menilai usulan tersebut kurang tepat. Ia mengatakan kementeriannya sudah memiliki mekanisme yang baku untuk menangani anak-anak yang butuh bimbingan.
“Kita sudah punya mekanisme yaitu dengan guru-guru bimbingan konseling (BK). Jadi, untuk menangani persoalan, masalah-masalah yang berkaitan dengan siswa, termasuk di dalamnya yang disebut kenakalan siswa, itu ditangani oleh guru BK,” kata Atip kepada Tempo, Senin, 28 April 2025.
Atip mengatakan pendekatan yang tepat harusnya menggunakan pendekatan edukatif. Menurut dia, langkah mngirim anak yang bermasalah ke barak militer bukan menjadi solusi. “Nanti malah konotasinya kurang baik. Kok militerisasi di dalam pendidikan Indonesia?” ujarnya.
Menurut dia, sejauh ini guru bimbingan konseling sudah terlembaga dengan baik dan ada di setiap sekolah. Tugas guru-guru BK tersebutlah yang mestinya dimaksimalkan untuk membimbing siswa agar lebih terarah.
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai usulan Dedi itu berbahaya dan bisa memunculkan trauma militerisme.
Ubaid menegaskan gagasan tersebut tidak pantas untuk dijadikan pendekatan dalam menangani anak-anak yang kurang motivasi belajar. “Ini bisa membangunkan trauma lama soal militerisme dalam ruang-ruang sipil. Bukan menjadi solusi, malah bisa menjadi intimidasi, terutama anak-anak dan orang tua,” kata dia saat dihubungi, Senin, 28 April 2025.
