.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian pengembalian dana atau refund kepada jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2025. Desakan itu muncul setelah Pemerintah Arab Saudi memutuskan tidak mengeluarkan visa untuk jalur haji furoda, sehingga banyak calon jemaah dirugikan secara finansial.
“Pemerintah harus memastikan bahwa jemaah haji furoda bisa mendapatkan refund uang dengan prinsip fair, wajar, dan transparan,” kata Ketua YLKI Niti Emiliana dalam keterangan resmi, Ahad, 1 Juni 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
YLKI juga menuntut pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap proses pengembalian dana agar konsumen mendapat kepastian waktu pengembalian. Selain itu, pemerintah diminta segera menindak agen perjalanan yang masih menawarkan paket haji furoda, meskipun visa dari pemerintah Arab Saudi sudah tidak diterbitkan. “Masyarakat harus dilindungi dari praktik penjualan yang tidak bertanggung jawab,” kata Niti.
Sebagai bentuk dukungan terhadap konsumen, YLKI membuka posko pengaduan haji yang berlokasi di kantor pusat mereka, Jl Pancoran Barat VII No.1, Duren Tiga, Jakarta Selatan. Pengaduan juga bisa dikirimkan lewat email ke [email protected].
“Masukan dari para jamaah sangat penting sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji agar lebih baik ke depan,” ujar Niti.
YLKI juga akan bersurat secara resmi ke pemerintah untuk meminta data lengkap jumlah serta nama jamaah furoda yang gagal berangkat, serta mengawasi proses pengembalian uang mereka.
Tak hanya itu, YLKI mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun tangan untuk memastikan tidak terjadi praktik usaha yang tidak sehat dalam penyelenggaraan haji. “KPPU harus mengawasi agar praktik bisnis dalam penyelenggaraan haji berlangsung adil dan bebas dari persaingan usaha tidak sehat,” ujarnya.
