Bima Arya Soal Reshuffle: Siap dengan Segala Skenario

WAKIL Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle yang santer dikabarkan akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan presiden.

“Itu prerogatif Bapak Presiden. Ya kita siap dengan segala skenario, yang penting sekarang seluruh jajaran kabinet kerja saja. Belum mendengar sama sekali,” kata Bima di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 27 April 2026.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya tidak memastikan maupun menepis saat ditanya ihwal rencana reshuffle dalam waktu dekat. Ia hanya meminta publik menunggu pengumuman resmi terkait perombakan jajaran pembantu presiden.

Saat kembali ditanya kemungkinan reshuffle berlangsung pada April 2026, Teddy tidak memberikan jawaban tegas. Ia menyatakan bahwa penjelasan mengenai hal itu akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. “Nanti Bapak Presiden yang menceritakan,” ujar politikus PAN itu.

Isu reshuffle telah mencuat beberapa kali sejak awal tahun ini. Pada akhir Januari 2026, rumor menguat setelah Thomas Djiwandono ditunjuk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Penunjukan tersebut membuat posisi Wakil Menteri Keuangan yang sebelumnya ia isi menjadi kosong.

Kabar itu kemudian terkonfirmasi ketika Presiden Prabowo melantik Juda Agung, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, untuk mengisi jabatan tersebut. Thomas dan Juda pun bertukar posisi.

Isu perombakan kabinet kembali mengemuka setelah Budisatrio Djiwandono disebut bakal masuk ke dalam kabinet oleh Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Pernyataan itu disampaikan Utut dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan dan TNI pada Senin, 26 Januari.

Di sisi lain, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat dikabarkan segera menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih di tengah isu reshuffle atau perombakan kabinet yang kembali mencuat. Jumhur membenarkan kabar bahwa ia akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Iya benar (akan dilantik presiden jadi menteri)," kata mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) ini saat dihubungi pada Senin, 27 April 2026.