.png)
INFO TEMPO – Pada Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Gresik meraih predikat Kinerja Tinggi. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7 739 Tahun 2026, Kabupaten Gresik memperoleh skor 3,5560 dan menempati peringkat ke-6 secara nasional.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa tata kelola pemerintahan di Gresik berada pada jalur yang tepat,” kata Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, usai menerima penghargaan di Jakarta, Senin, 27 April 2026.
Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 berdasarkan laporan tahun 2024 itu menunjukkan peningkatan signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya pada aspek akuntabilitas, efektivitas program, dan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan tersebut, kata Bupati Fandi, merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang didukung koordinasi lintas sektor yang kuat.
“Pemerintah Kabupaten Gresik pun akan terus berkomitmen meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan,” ujar dia.
Pemerintah Kabupaten Gresik pun mengapresiasi peran Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) hingga proses evaluasi di tingkat nasional.
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, menuturkan otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan kewenangan, tetapi juga kemandirian daerah. Menurut dia, tantangan ke depan meliputi penguatan kapasitas fiskal, kemandirian ekonomi, serta kemampuan daerah dalam menjawab dinamika lokal, nasional, dan global.
Penghargaan EPPD merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada daerah yang dinilai mampu menyelenggarakan 32 urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Capaian ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk terus memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat. (*)
