Di Hadapan Gibran, Prabowo Singgung Ijazah Palsu Jokowi

Pilihan Editor:Aroma Politik dalam Mutasi Perwira TNI

“Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” kata Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.

Selain itu, Prabowo juga membantah keras anggapan yang menyebut dirinya sebagai “presiden boneka” yang dikendalikan oleh Jokowi. Ia menepis rumor yang menyatakan dirinya selalu dikontrol oleh Jokowi, 

“Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” ungkapnya. 

Prabowo mengatakan, dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI karena sering konsultasi. Tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. 

“Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, enggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.

Bahkan ia berkelakar, jika memungkinkan, dirinya pun ingin menghadap Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009. “Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” ujar Presiden berkelakar.

Presiden memimpin jalannya sidang kabinet di Kantor Presiden pada Senin sore dengan didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hampir seluruh menteri dari Kabinet Merah Putih serta para kepala badan turut hadir dalam sidang tersebut.

Sidang Kabinet Paripurna kali ini menjadi yang ketiga diselenggarakan sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, Sidang Kabinet Paripurna juga pernah digelar pada 21 Maret lalu, dengan agenda membahas kesiapan pemerintah menjelang perayaan Idul Fitri 1446 H.

Adapun isu mengenai keaslian ijazah Jokowi masih terus bergulir. Teranyar, Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Maret Samuel Suekan, melaporkan Roy Suryo dan beberapa pihak lainnya ke Polres Metro Bekasi Kota pada Senin, 5 Mei 2025. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan penyebaran informasi palsu terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dalam laporan yang terdaftar dengan nomor LP/B/976/V/2025/SPKT.Sat Reskrim/Restro Bks Kota/Polda Metro Jaya, Maret Samuel menilai tuduhan tersebut sebagai bentuk penghasutan publik yang dapat memecah belah masyarakat dan mencemarkan nama baik kepala negara.

"JPKP prihatin dan kecewa atas fitnah keji yang berhasil mem-framing secara luas dan terus meyakinkan publik bahwa Pak Jokowi selama ini memiliki ijazah palsu yang sudah digunakan dalam kelengkapan berkas untuk menduduki jabatan strategis di Pemerintahan, bahkan sampai tingkat presiden,” ujar Maret dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Mei 2025.

Antara dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini