.png)
loading...
Anggota DPRD Kota Bengkulu Edi Hariyanto kembali turun langsung menyapa konstituennya dalam agenda reses perdana 2025. Foto/istimewa
BENGKULU - Anggota DPRD Kota Bengkulu Edi Hariyanto kembali turun langsung menyapa konstituennya dalam agenda reses perdana 2025 untuk Dapil III, yang meliputi Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu. Kegiatan ini digelar di kediamannya, Jalan Depati Payung Negara, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, akhir pekan lalu.
Penuh semangat dan harapan, masyarakat yang datang menyampaikan berbagai hal yang mereka hadapi sehari-hari. Mulai dari kurangnya penerangan jalan lingkungan, perbaikan dan pembangunan drainase, hingga kelanjutan pembangunan Pelabuhan Pulau Baai yang kondisinya perlu perhatian serius.
Persoalan sampah juga mencuat dalam hangatnya dialog tersebut. Warga mengeluhkan masih banyak yang tidak mampu membayar iuran, dan berharap pemerintah kembali menyediakan bak kontainer sampah di sejumlah titik.
Tak hanya itu, mereka mengharapkan penambahan jumlah sekolah dasar. Para orang tua merasa kesulitan mencari sekolah negeri bagi anak-anak mereka, sementara pilihan sekolah swasta berbasis IT dinilai terlalu mahal.
Menanggapi deretan aspirasi tersebut, Edi Hariyanto menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk terus mengawal suara masyarakat.
“Saya sudah mendengar banyak sekali usulan yang disampaikan masyarakat untuk program anggaran 2025. Termasuk soal BPJS, masih ada warga yang belum terlayani dan ada sebagian yang sudah tidak aktif lagi. Semuanya akan kita kawal,” tuturnya, Rabu (23/4/2025).
Terkait drainase yang menyebabkan banjir, pria yang menempuh pendidikan di SMAN 2 Lahat dan Universitas Bengkulu ini menyampaikan kabar baik. “Terkait keluhan beberapa RT soal saluran drainase yang menyebabkan banjir khususnya di belakang Asrama Haji, Alhamdulillah tahun ini bisa diperbaiki,” terangnya.
Soal penerangan jalan yang sudah lama menjadi perhatian warga, anggota legislatif Partai Perindo atau dikenal sebagai Partai Kita ini berjanji untuk terus mendorong realisasinya. Sementara untuk Pelabuhan Pulau Baai, dia menyoroti pentingnya pengelolaan yang lebih serius mengingat banyak warga yang menggantungkan hidupnya di sana.
“Pelabuhan Pulau Baai juga dipertanyakan warga, khususnya mengenai kewenangan pengelolaannya yang kini kondisinya sangat memprihatinkan. Kami sebagai dewan kota akan menyuarakan hal ini, mengingat banyak warga yang menggantungkan hidupnya di pelabuhan. Semisal nelayan, buruh bongkar muat, sopir angkutan barang dan jasa ikut terdampak,” jelasnya.
Edi menutup resesnya dengan harapan besar bahwa semua aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah. “Tentunya, sekali lagi, aspirasi ini akan kami terus perjuangkan dan kawal bersama-sama. Apalagi yang hadir ada dari Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kota, diharapkan bisa menjadi atensi serius,” tegasnya.
(cip)
