TEMPO.CO, Denpasar - Ketua DPD Partai Gerindra Bali Made Muliawan Arya atau yang akrab disapa De Gadjah menyebut sembilan kepala daerah di Bali mestinya mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang.
"Intinya kepala daerah dipilih oleh rakyat, kepala daerah harus mengikuti instruksi dari Presiden. Kan ini program Presiden, seharusnya ya datang,” kata dia di Denpasar, Sabtu, 22 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Soal alasan bahwa langkah itu merupakan sikap partai setelah adanya instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ia enggan memberikan komentar.
“Mau mengikuti partai, silakan. Saya tidak komentar urusan internal partai. Kalau urusan rakyat itu yang saya komentari,” tegasnya.
Dia menegaskan, retret tersebut merupakan program Presiden Prabowo Subianto setelah pelantikan kepala daerah pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Negara.
Seperti diketahui, 9 kepala daerah dari Bali, termasuk Gubernur Bali Wayan Koster membatalkan kehadiran di acara retret di Akmil Magelang. Ketidakhadiran mereka disebabkan oleh instruksi Megawati agar kepala daerah dari kader PDIP menunda mengikuti retret tersebut.
Instruksi ini setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku.
Dikonfirmasi mengenai hal itu, Wayan Koster yang juga adalah Ketua DPD PDIP Bali tak memberikan balasan. Demikian pula dengan IGN Jaya Negara yang menjadi Wali Kota Denpasar yang juga adalah Sekretaris DPD PDIP Bali.
Adapun selain kedua tokoh tersebut, bupati yang tak mengikuti retret adalah Bupati Jembrana, Tabanan, Gianyar, Buleleng, Bangli, Klungkung dan Badung. Satu-satunya bupati yang mengikuti adalah Bupati Karangasem yang maju di Pilkada dengan dukungan Partai Nasdem.