.png)
LEMBAGA survei, Indikator Politik Indonesia, menyatakan tak pernah merilis hasil survei pada Juli 2026. Indikator menyatakan dokumen mengatasnamakan lembaga tersebut yang tersebar di media sosial bukan hasil publikasi resmi.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Direktur Indikator Politik Indonesia Fauny Hidayat mengatakan telah menerima berbagai pertanyaan soal dokumen hasil survei yang mencakup hasil sigi elektabilitas hingga approval rating itu. Ia menegaskan Indikator tidak merilisnya.
"Indikator Politik Indonesia tidak pernah merilis atau mempublikasikan hasil survei nasional yang dilakukan pada Juli 2026 tersebut," kata Fauny saat dihubungi Tempo, Kamis, 30 Juli 2026.
"Data dan temuan survei INDIKATOR secara resmi selalu dipublikasikan melalui web atau portal resmi www.indikator.co.id dan jaringan media sosial Indikator Politik Indonesia," ucap Fauny.
Meski menegaskan tidak pernah merilis hasil survei Juli 2026, Fauny dalam klarifikasinya tidak menyertakan penjelasan soal apakah Indikator melakukan survei tersebut.
Dokumen yang dipersoalkan berjudul "Laporan Survei Nasional Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik, dan Pemerintahan" yang mengatasnamakan Indikator Politik Indonesia. Sigi itu diberi tanggal 14-24 Juli 2026.
Di dalamnya terdapat 240 halaman yang memuat berbagai hasil survei, mulai dari penilaian terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga peta elektabilitas menjelang Pemilihan Presiden 2029.
Selain itu, dokumen juga menampilkan sejumlah nama yang berpeluang masuk dalam bursa pencalonan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi disebut-sebut memiliki elektabilitas lebih tinggi dari Prabowo.
Laporan itu juga membahas berbagai topik lain, termasuk dampak konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia, evaluasi atas program makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa/kelurahan merah putih (KDMP), hingga potensi implikasi politik bergabungnya mantan presiden Joko Widodo ke partai politik.
