Kegalakan PDIP Saat Jadi Oposisi

TEMPO.CO, Jakarta - Sudah lebih dari empat bulan Presiden Prabowo Subianto menjalankan roda kekuasaannya. Namun, hingga saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak kunjung mengambil sikap tegas untuk berada di luar atau mendukung penuh pemerintahan Prabowo.

Dikutip dari Majalah Tempo edisi 2 Maret 2025, PDIP masih menunggu agenda kongres partai yang akan digelar pada April tahun ini. Dalam kongres tersebut nantinya akan dibahas kepastian mengenai posisi PDIP sebagai oposisi atau bergabung ke dalam koalisi Prabowo.

Berbeda dengan situasi saat ini yang masih di ambang, PDIP pernah bersikap tegas menjadi oposan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Selama sepuluh tahun masa kepemimpinan SBY, partai berlogo banteng tersebut konsisten berada di luar pemerintahan.

Sejak 2004 hingga 2009, PDIP berdiri sendirian sebagai pihak oposisi terhadap pemerintahan SBY. Barulah pada periode selanjutnya, kekuatan oposisi bertambah dengan kehadiran Partai Gerindra dan Partai Hanura.

Selama masa tersebut, PDIP terkenal galak dan menjadi motor terhadap bergulirnya banyak penggunaan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pada 2006, misalnya, Hasto Kristiyanto yang kala itu masih menjadi anggota dewan menggalang dukungan untuk menggunakan hak angket dalam persoalan impor beras. Sayangnya, hak angket tersebut kandas.

Tiga tahun setelahnya, perwakilan PDIP di Senayan kembali memotori penggunaan hak angket untuk menyelidiki persoalan daftar pemilih tetap atau DPR dalam pemilihan umum 2009. Kali ini, hak angket tersebut dapat digolkan.

Sepanjang sepuluh tahun tersebut, banyak politikus PDIP yang bersuara keras dan menolak pelbagai kebijakan yang dibuat oleh SBY. Misalnya saja keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM, hingga penolakan atas penetapan ExxonMobil sebagai operator Blok Cepu.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Nasional PDIP di Mei 2024, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebetulnya sudah memutuskan untuk menjadi penyeimbang pemerintah. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menyebut partainya dalam hal ini bersikap proporsional.

“Kalau di luar, kami mengkritik secara proporsional. Kalau di dalam pemerintahan, kami mendukung secara proporsional,” kata Guntur kepada Tempo, Jumat, 28 Februari 2025.

Sikap setengah hati PDIP menjadi oposan bukannya tanpa alasan. Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah mengungkapkan, ada riwayat hubungan baik yang panjang antara Megawati dan Prabowo. Keduanya bahkan sempat berduet untuk maju dalam pemilihan presiden 2009 lalu.

“Situasi inilah yang kami gambarkan, bahwa posisi politik PDIP tak mengenal istilah oposisi,” ujar Basarah, Jumat, 10 Januari 2025.

Dua politikus PDIP yang menjadi anggota dewan di Senayan saat ini bercerita, ada instruksi dari pimpinan partai agar tidak terlalu kencang mengumbar kritik. Bilamana tetap ingin menyatakan kritik, mereka diminta untuk tetap memuji kebijakan Prabowo terlebih dahulu.