TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan tanggapan soal viralnya kasus sekolah di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, yang tidak melakukan aktivitas belajar mengajar. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Sunarti menyatakan pihaknya akan mempersiapkan berbagai solusi untuk masalah tersebut, termasuk menyediakan rumah dinas buat guru.
"Untuk beberapa kebutuhan sudah kami koordinasikan. Insyaallah untuk rumah dinas juga bisa kami siapkan segera mungkin," kata Sunarti saat ditemui di kantor Kemendikdasmen pada Senin, 20 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sekolah yang dimaksud adalah SDN 078481 Uluna'ai Hiligo'o Hilimbarozu, yang terletak di Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Salah satu alasan sekolah ini tidak melakukan aktivitas belajar mengajar selama hampir satu bulan terakhir karena ketidakhadiran guru yang disebabkan oleh berbagai faktor.
Menurut Antara, sekolah tersebut berjarak sekitar 8,5 kilometer dari desa induk disertai kondisi jalan yang masih setapak dan bebatuan. Selain itu, perjalanan ke desa induk hanya bisa diakses dengan jalan kaki dan menyeberangi 13 sungai sehingga guru memilih alternatif lainnya dengan melewati Desa Soroma'asi di Kecamatan Ulugawo dengan jarak yang lebih jauh, yaitu 12,5 kilometer, dengan medan yang lebih terjal.
Karena guru harus melewati jalan terjal dan menyebrangi 13 sungai, Sunarti mengatakan telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan jembatan. Sementara untuk ketersediaan gurunya, ia mengatakan akan disiapkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
"Untuk pembuatan jembatan dan sebagainya, kami tadi pagi juga sudah mengkomunikasikannya dengan Kementerian PU dan akan diupayakan untuk segera disiapkan," kata Sunarti.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa SDN 078481 Uluna'ai Hiligo'o Hilimbarozu memang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Meski demikian, ia mengatakan sudah ada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kemendikdasmen yang turun langsung ke lapangan untuk menangani masalah ini.
"Mudah-mudahan setelah ini ada pembicaraan dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten yang memang di wilayahnya terdapat banyak sekolah-sekolah yang secara geografis tidak mudah dijangkau," ujar Mu'ti.