.png)
INFO TEMPO - Hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai 95,4 persen. Menanggapi hasil survei tersebut, dua akademisi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) menyampaikan sejumlah saran kepada Gubenur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad), Antik Bintari mengatakan, survei dibutuhkan untuk memetakan isu-isu krusial yang semestinya menjadi perhatian kepala daerah. Dengan mengacu pada hasil survei, setiap stakeholder dapat bekerja sama untuk mewujudkan tagline 'Jawa Barat Istimewa'. "Mudah-mudahan istimewanya itu dalam konteks yang memang semua program bisa berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dan tupoksi masing-masing perangkat daerah," ujar Antik Bintari dalam acara "Rilis Temuan Survei Evaluasi Publik terhadap Kinerja Pemprov Jabar" di Bandung, pada Kamis, 23 Juli 2026.
Meski demikian, Antik menyampaikan usulan khusus mengenai isu yang kerap terabaikan oleh kepala daerah, salah satunya ketimpangan gender. Sebab, menurut dia, isu tersebut terkadang tidak menjadi prioritas utama. "Karena ketimpangan gender akan mempengaruhi semua program yang lainnya, misalkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, stunting, human trafficking, itu harus menjadi prioritas juga," ucapnya.
Antik tak menampik isu ketimpangan gender ini memang telah menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hanya saja, penangananya akan lebih terukur jika melibatkan koordinasi dari berbagai instansi atau lembaga pemerintah. "Jadi, isunya bukan punya Dinas Pemberdayaan Perempuan saja. Kepala daerah harus memastikan perangkat daerah lainnya turut berkontribusi dalam menghapus permasalahan itu," katanya.
Antik juga memuji keberanian politik KDM yang mampu menekan egonya dengan mempertahankan bahkan memodifikasi sejumlah progam relevan yang dicanangkan gubenur-gubernur sebelumnya. Keberlanjutan program ini memberikan dampak yang lebih positif untuk masyarakat. "Menurut saya, ini nilai plus dari Pak Dedi Mulyadi sebagai Gubernur dengan mempertahankan program yang baik," ucapnya.
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran Antik Bintari (kiri) dan Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran M. Fazrulzaman Azmi dalam acara "Rilis Temuan Survei Evaluasi Publik terhadap Kinerja Pemprov Jabar" di Bandung, pada Kamis, 23 Juli 2026. Dok. TEMPO
Mengenai isu pengangguran, Antik menyarankan KDM bermitra dengan lebih banyak dengan pemangku kepentingan. Sebab, jika mengacu kepada pendekatan pentahelix, hal tersebut bukan semata tugas pemerintah. Isu pengangguran, dia melanjutkan, juga bekaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang saat ini sangat terbatas.
Sementara itu, Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, M. Fazrulzaman Azmi mengakui KDM adalah merupakan tokoh yang kuat jika berpatokan pada hasil survei LSI terakhir. Sosok KDM, menurut dia, sulit dikalahkan bagi kompetitor lainnya di Pemilihan Gubernur Jawa Barat mendatang, bahkan potensial dilirik di panggung nasional.
Kendati demikian, Fazrul menganggap ada tantangan yang mesti disikapi oleh KDM. "Jangan sampai ketika survei kepuasan ini tinggi, approval rating-nya tinggi, dan apresiasi dari masyarakat atau netizen sangat baik, membuat KDM menjadi overconfident atau terlalu percaya diri, sehingga mengabaikan riak-riak yang seharusnya didengarkan," katanya.
Dengan kepuasan publik terhadap kinerja KDM yang tembus 95,4 persen, menurut Fazrul, Gubernur Jawa Barat tersebut perlu menjaga konsistensi. Dengan catatan, dia melanjutkan, tetap mendengarkan masukan dari masyarakat dan responsive. "Tetaplah melihat dan mendengarkan suara-suara kecil meskipun bisa jadi tidak selaras dengan jalan politiknya," tuturnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dok. Pemprov Jawa Barat
Menanggapi efektivitas penggunaan media sosial oleh KDM, Fazrul menjelaskan algoritma media sosial (algorithmic politics) terbukti ampuh mengunci loyalitas pemilih. Namun, strategi ini bak pisau bermata dua. Artinya, dalam hal mengikat loyalitas pemilih, akan sangat kuat selama konten tersebut menayangkan hal yang positif. Namun ketika ada informasi negatif yang viral, maka algoritmanya akan bergeser ke informasi negatif tadi. "Ini bisa berdampak buruk terhadap popularitas dan elektabilitas ke depan," ujarnya.
Fazrul menekankan pentingnya edukasi politik kepada masyarakat. Melalui wawasan politik, publik dapat menyeleksi informasi sekaligus memahami isi dari konten yang mereka lihat. Dengan demikian, masyarakat bisa menyaring informasi apakah suatu konten berdasarkan fakta, sengaja menggiring opini, atau benar-benar sebatas konten atau hiburan. (*)
